Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Enggak Apa-apa Kurus Kayak Saya, yang Penting Sehat

Kompas.com - 17/10/2016, 14:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAYAPURA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan bantuan makanan tambahan untuk warga Papua, di SD YPKP Bonaventura, Sentani, Jayapura, Senin (17/10/2016).

Jokowi berharap, dengan bantuan dari pemerintah ini, seluruh anak-anak di Papua bisa tumbuh dengan sehat dan cerdas.

"Kurus kayak saya enggak apa-apa, yang penting sehat dan pintar," kata Jokowi saat memberikan sambutannya.

(Baca: Bertolak ke Papua, Jokowi Resmikan 6 Infrastruktur Kelistrikan)

Setidaknya ada tiga jenis makanan tambahan yang diberikan ke warga, yakni untuk ibu yang sedang hamil, anak usia balita, dan anak di usia Sekolah Dasar.

Makanan yang diberikan berupa biskuit hingga vitamin yang bisa mengandung gizi tinggi. Jokowi berpesan agar bantuan dari pemerintah ini dimanfaatkan dengan baik.

Ia juga meminta warga memperhatikan ketentuan porsi yang harus dikonsumsi.

"Jangan sampai makannya kebanyakan, nanti bayinya gemuk, susah keluarnya," kata Jokowi disambut tawa warga.

Sementara Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Anung Sugihartoro mengatakan, Papua saat ini masih menjadi salah satu provinsi yang warganya cukup banyak mengalami gizi buruk.

(Baca: Disambut Meriah, Jokowi Senang Melihat Keceriaan Anak-anak Papua)

Data Kemenkes tahun 2015, di provinsi Papua terdapat 18,8 persen anak-anak balita yang kekurangan gizi.

Sementara, kabupaten Jayapuraangka kurang gizi untuk balita dibawah 12 persen.

Kompas TV Presiden Jokowi: Untuk Siapapun, Stop Korupsi!

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com