Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyidikan Dugaan Korupsi Proyek Gedung Bapeten Masih Tunggu Hasil Audit BPKP

Kompas.com - 12/10/2016, 15:42 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan barang, perencanaan dan manajemen konstruksi Gedung C Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, pada tahun anggaran 2013, belum ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih mengalami kesulitan karena belum adanya hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kasus tersebut.

"Kesulitan kami tingkatkan ke penyidikan karena kami masih tunggu hasil audit BPKP," ujar Kanit V Subdit V Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Komisaris (Pol) Aswin, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Menurut Aswin, pihak Ditreskrimsus hingga saat ini tak bisa merinci kerugian negara dari dugaan korupsi tersebut karena belum adanya hasil audit BPKP.

Aswin mengatakan, jika rincian kerugian negara telah didapatkan, maka bisa dilakukan gelar perkara kasus ini.

Selain itu, jika kerugian negara telah diketahui, pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akan segera meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan.

"Kami belum bisa gelar perkara karena masih menunggu hasil audit BPKP. Kalau ada kerugian negara akan kami tingkatkan ke penyidikan," kata dia.

Laporan dugaan korupsi proyek pengadaan barang, perencanaan, dan manajemen konstruksi Gedung C Bapeten mulai diselidiki oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada tanggal 30 Juli 2015, melalui surat Nomor: B/4437/Tipidkor/VII/2015/Bareskrim.

Kasus ini sebelumnya telah diproses oleh Dittipikor Bareskrim Polri pada Oktober 2014. Bahkan, beberapa saksi telah diperiksa untuk dimintai keterangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com