Ketua MPR Kecam Pembakaran Kantor DPRD Gowa

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengecam keras aksi pembakaran Kantor DPRD Gowa oleh pasukan kerajaan Gowa.

Pembakaran dipicu langkah DPRD Gowa yang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Lembaga Adat Daerah (LAD).

Perda tersebut mengatur bahwa bupati menggantikan kedudukan raja Gowa, meski bupati tak memiliki garis keturunan raja Gowa.

"Kalau begitu caranya bisa-bisa besok kantor bupati dibakar, kantor gubernur dibakar, kantor ormas dibakar, semuanya aja dibakar. Tidak setuju sama Perda itu boleh, tetapi jangan main hakim sendiri dengan bakar-bakaran," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2016).

(baca: Mendagri Sayangkan Kebakaran DPRD Gowa)

Ia menambahkan, semestinya semua pihak bersikap bijak dalam permasalahan ini. Ia pun mengimbau agar pasukan tentara dan keluarga Kerajaan Gowa yang tidak sepakat dengan Perda segera membicarakannya dengan DPRD, baik secara kekeluargaan maupun menggugat Perda tersebut lewat jalur hukum.

"Jadi jangan karena tidak setuju lantas main hakim sendiri, mari diselesaikan dengan cara baik-baik secara internal mereka. Itu kan urusan internal mereka dan harusnya bisa diselesaikan secara baik-baik," lanjut Zulkifli.

Sebelumnya diberitakan Pasukan Kerajaan Gowa, Sulawesi Selatan, yang menggelar unjuk rasa mengamuk dan membakar kantor DPRD Gowa. Pasukan kerajaan juga merusak sejumlah minibus, Senin (26/9/2016).

(baca: Polisi Sebut Pelaku Pembakaran Kantor DPRD Gowa Sekitar Delapan Orang)

Awalnya, unjuk rasa yang digelar pada pukul 13.00 Wita oleh kerukunan Keluarga Kerajaan yang dikawal oleh ratusan pasukan Kerajaan Gowa ini berjalan lancar.

Namun, pasukan kerajaan langsung mengamuk dan menyerang masuk ke dalam kantor DPRD setelah sebuah lemparan batu yang bersumber dari dalam kantor DPRD ini.

Gedung yang terletak di Jalan Masjid Raya Gowa itu beserta fasilitas di dalamnya hangus di kedua lantai.

Sejumlah ruangan, seperti ruang paripurna di lantai I dan ruang pimpinan DPRD di lantai II juga rusak total. Pecahan kaca jendela dan pintu berserakan di lantai.

Selain itu, setidaknya terdapat dua mobil yang terparkir di halaman Gedung DPRD Gowa yang juga dirusak massa.

(baca: Kantor DPRD Dibakar, Ini Komentar Bupati Gowa)

Perda Penataan Lembaga Adat Daerah (LAD) Gowa menjadi sumber polemik antara Pemkab Gowa dan keluarga ahli waris Kerajaan Gowa beserta pendukungnya.

Perda itu menyebutkan Bupati Gowa sebagai Ketua LAD yang menjalankan fungsi dan peran sebagai sombaya (raja).

Keberadaan LAD juga diklaim untuk menyelamatkan aset kerajaan yang telah jadi aset pemda sehingga tidak bisa diklaim dan diperjualbelikan orang tertentu. Hal ini ditentang keluarga dan keturunan Raja Gowa.