Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PDI-P: Tak Ada Pembicaraan Ahok Akan Digiring Jadi Kader PDI-P

Kompas.com - 21/09/2016, 13:43 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Trimedya Pandjaitan mengatakan, tak ada keharusan bagi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi kader PDI-P meski diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Seperti diketahui, PDI-P mengusung Ahok dan Djarot Saiful Hidayat untuk jadi calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

(Baca: Pesan Megawati untuk Ahok yang Tak Jadi Kader PDI-P)

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI-P, kata Trimedya, tak ada pula aturan bahwa calon kepala daerah yang diusung harus kader PDI-P.

"Enggak ada pembicaraan seperti itu. Ibu (Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri) juga enggak pernah mengarahkan seperti itu. Bagi kami, yang penting orang keduanya ada Mas Djarot," tutur Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Ia menambahkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sejak dulu selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Oleh karena itu, pemilihan terhadap Ahok untuk menjadi cagub DKI dilandaskan atas dasar bahwa mantan Bupati Belitung Timur tersebut masih dianggap memiliki kepemimpinan yang baik.

(Baca: Politisi Golkar: Dari Awal Kami Sudah Prediksi PDI-P Dukung Ahok)

"Kami lihat incumbent ini masih bagus kinerjanya. Kedua, ibu menjaga pluralisme di Jakarta ini. Kami juga melihat programnya, bukan sosoknya. Berdasarkan itu semua, Ahok-Djarot ini masih layak dilanjutkan," tuturnya.

Sebelumnya, PDI-P resmi memutuskan untuk mengusung petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Keputusan ini diumumkan di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016) malam.

Kompas TV PDI-P Resmi Usung Ahok-Djarot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com