Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Risma Kumpul di Depan Kantor PDI-P

Kompas.com - 20/09/2016, 18:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok relawan yang mendukung Tri Rismaharini menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, berkumpul di seberang Kantor DPP PDI-P di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016) petang.

Mereka datang hanya beberapa jam sebelum deklarasi pasangan calon dan wakil calon Gubernur DKI Jakarta yang akan diusung PDI-P, pada pukul 20.00 WIB nanti.

"Kita bukan ingin berdemo. Tapi berdoa saja bersama-sama agar keputusan yang diambil Ketum tidak salah," kata Adil Fitri, Ketua Pro Risma.

Adil dan rekan-rekannya berharap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk memboyong Risma ke Jakarta.

(Baca: Risma ke Jakarta Saat PDI-P Rapat soal Cagub DKI, tetapi...)

Prestasi Risma selama memimpin Surabaya dianggap sudah teruji. Selain itu, Risma juga merupakan kader partai berlambang banteng.

Berbeda dengan petahana Basuki Tjahaja Purnama yang bukan kader partai. "Kita ingin kader sendiri yang diusung. Bukan Ahok," kata dia.

Ada sekitar 20 orang relawan yang berkumpul di trotoar sebrang Kantor PDI-P. Aidil mengklaim jumlahnya akan terus bertambah karena sebagian masih dalam perjalanan dari Solo.

Sebagian relawan yang menginginkan Risma juga merupakan kader PDI-P dari berbagai daerah.

Kendati demikian, Adil belum mengetahui bagaimana sikap kelompoknya apabila Megawati memutuskan tidak mengusung Risma. "Kalau itu, saya serahkan kawan-kawan," kata dia.

Kompas TV Risma Dilarang Bicara Soal Pilgub DKI

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com