Dana Operasi Pengamanan Pilkada Capai Rp 920 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI mengajukan anggaran senilai Rp 920 miliar untuk Operasi Mantap Praja atau operasi pengamanan Pilkada Serentak 2017. Anggaran tersebut akan diajukan kepada pemerintah daerah setempat yang akan melaksanakan Pilkada. 

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebutkan, hingga saat ini anggaran yang terpenuhi baru 10 persen dari jumlah tersebut, atau sekitar Rp 92 miliar. Adapun untuk Mabes Polri, sambung Tito, akan menggunakan dana kontingensi atau dana darurat.

"Jadi kalau terjadi peristiwa tertentu yang perlu dukungan pasukan dari Mabes Polri, kami mengeluarkan dana Polri sendiri. Tapi untuk Polda dan Polres, mereka diharapkan memenuhinya dari hibah Pemda," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2016).

Tito pun berharap agar Menteri Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan kementerian lembaga terkait lainnya untuk mengeluarkan semacam surat edaran atau pemberitahuan untuk mengimbau Pemda agar memenuhi usulan proposal anggaran tersebut.

Pasalnya, usulan anggaran tersebut juga termasuk pengamanan yang dilakukan TNI, Pemda serta Perlindungan Masyarakat (Linmas). Adapun pada operasi tersebut, Mabes Polri hanya memberikan pedoman secara umum.

Pola pengamanan akan dilaksanakan oleh Polda dan Polres dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah. Meski begitu, dalam beberapa kondisi, pasukan Mabes Polri dimungkinkan untuk terjun. Salah satunya jika dikaitkan dengan peta kerawanan Pilkada.

Polri akan memberlakukan pola back-up. Polres dan Polsek akan diback-up dengan sistem rayonisasi.

Tito mencontohkan Aceh, dimana di daerah tersebut diselenggarakan Pilkada dengan melibatkan puluhan pasangan calon kepala daerah. Aceh juga dianggap sebagai daerah yang nemiliki sejarah konflik. Sehingga, pengamanan khusus akan di berlakukan pada wilayah tersebut.

"Kalau rayonisasi kami anggap kurang, kami bisa back up dari Polda tetangga, Sumatera Utara. Kalau masih kurang kami back up dari Mabes, karena masih ada pasukan Brimob," tutur mantan Kepala Detasemen Khusus 88 itu.