Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CSIS: 40,4 Persen Responden Nilai Tak Tepat Anies Dicopot sebagai Mendikbud

Kompas.com - 13/09/2016, 17:40 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) melakukan survei persepsi publik terhadap langkah Presiden Joko Widodo dalam merombak Kabinet Kerja jilid II.

Peneliti CSIS Arya Fernandes mengatakan, mayoritas responden mengkritik keputusan Presiden mencopot Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Data yang cukup menarik bahwa sekitar 40,4 persen publik lihat reshuffle terhadap Anies Baswedan kurang tepat," kata Arya saat merilis hasil survei di kantor CSIS, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Hasil survei lainnya, responden juga menyoroti sosok lain yang dianggap aktif, tetapi terkena reshuffle.

(baca: Detik-detik Anies Baswedan Dicopot...)

Sebanyak 22,7 persen responden menilai Rizal Ramli tak tepat dicopot sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.

Kemudian, sebanyak 20,9 persen responden menilai Jokowi tidak tepat mencopot Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan.

Dalam reshuffle jilid II yang dilakukan pada akhir Juli 2016, Jokowi memilih Muhadjir Effendy sebagai Mendikbud, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Budi Karya Sumadi sebagai Menhub.

(baca: Ada Anggapan Dicopot karena Akan Maju Pilpres 2019, Ini Jawaban Anies Baswedan)

Meski demikian, lanjut Arya, responden yang merasa puas terhadap kinerja Kabinet Kerja mencapai 56 persen.

Optimisme publik terhadap kinerja Kabinet jilid II bahkan lebih tinggi, sebesar 67 persen.

Masuknya Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kubu pendukung pemerintah juga tak lepas dari perhatian publik.

Sebanyak 71 persen responden menilai Presiden Jokowi mampu mengelola koalisi besar dalam menunjang jalannya pemerintahan.

"Ini menunjukkan pada peridoe kedua Presiden mulai berhasil mengkonsolidasi kekuasaan," ucap Arya.

(baca: Anies Baswedan: Bukan karena Kinerja Saya, Presiden Pasti Punya Kepentingan Lain)

Arya menambahkan, kemampuan mengkonsolidasi kekuasaan itu terlihat dari hubungannya antara eksekutif dan legislatif.

Pada Oktober 2015, hanya 36,2 persen responden yang menilai hubungan keduanya berjalan harmonis. Kini, hingga Agustus 2016, penilaian publik naik menjadi 56,8 persen.

Survei CSIS dilakukan dengan sampel 1.000 orang yang tersebar di 34 provinsi. Secara acak warga yang dipilih telah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas.

Hasil survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin error 3,1 persen.

Kompas TV APA ALASAN ANIES BASWEDAN DICOPOT?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com