Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Sampai BIN Dipakai Jokowi untuk Intimidasi Lawan Politik"

Kompas.com - 02/09/2016, 15:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Inetelijen Negara.

Ray mengkhawatirkan rekam jejak Budi Gunawan yang ia diduga terlibat dalam kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal 2015 lalu.

Saat itu, Budi diajukan Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kepemilikan rekening gendut.

Setelah itu, pimpinan KPK yakni Abraham Samad dan Bambang Widjayanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri atas tuduhan kasus yang mereka lakukan di masa lalu.

"Bagi saya, jangan sampai BIN dipakai Jokowi untuk mengintimidasi lawan politiknya. Itu terjadi saat Budi ditolak sebagai Kapolri, Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Jumat (2/9/2016).

(Baca: Kontras: Penunjukan Budi Gunawan Calon Kepala BIN Bisa Turunkan Kepercayaan Publik)

Selain itu, Ray juga menyoroti rekening gendut Budi Gunawan yang ditemukan KPK. Ia mengingatkan, tugas BIN bukan hanya terkait pertahanan dan keamanan negara, namun juga menangani korupsi.

Misalnya, BIN d ibawah kepemimpinan Sutiyoso berhasil menangkap Samadikun Hartono, terpidana kasus penyalahgunaan dana talangan dari Bank Indonesia atau BLBI yang buron selama 13 tahun.

"Nah, dengan rekam jejaknya yang diduga punya rekening gendut itu, apakah Budi Gunawan punya komitmen untuk melakukan hal yang sama?" ucap Ray.

(Baca: Jadi Kepala BIN, Budi Gunawan Dikhawatirkan Tunduk ke Megawati)

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat usulan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari Presiden Joko Widodo. Surat diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat pagi.

"Jadi Kepala BIN diusulkan nama baru yaitu pak Budi Gunawan. Proses selanjutnya di DPR, karena harus ada pertimbangan dari DPR," ujar Pratikno.

Kompas TV Ngototkah PDIP Mengganti Badrodin? - Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com