Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Perintahkan Cari Penyebab Kericuhan di Mapolres Meranti

Kompas.com - 26/08/2016, 22:17 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memerintahkan Kapolda Riau serta jajaran Polri untuk mengusut kericuhan yang terjadi di Mapolres Meranti, Kamis (25/8/2016) siang.

Kericuhan tersebut berawal dari perkelahian antara pegawai honorer Dinas Pendapatan Daerah Meranti, Apri (24), dan Brigadir Adil S Tambunan pada Rabu (24/8/2016) malam.

Perkelahian itu menyebabkan Brigadir Adil tewas karena ditusuk benda tajam oleh Apri.

Menurut Tito, penyebab masalah tersebut harus diungkap.

Tito mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, perkelahian itu karena memperebutkan perempuan.

"Ada peristiwa anggota polisi yang dibunuh karena hanya rebutan perempuan, kalau saya tidak salah," ujar Tito, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/8/2016).

Pasca-kejadian, Polres Meranti melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Namun, saat akan ditangkap, Apri melakukan perlawanan sehingga aparat menembak kakinya. Apri tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Akibat kejadian itu, ratusan warga Selat Panjang berdemonstrasi di Mapolres Meranti pada Kamis (25/8/2016) siang.

Mereka menuntut penjelasan atas kematian pembunuh Brigadir Adil tersebut.

"Ini yang harus kami perjelas, sehingga akhirnya masyarakat di sana marah dan kemudian mempertanyakan kenapa ini (Apri) sampai meninggal dunia di tangan polisi," kata dia.

Tito menegaskan, tidak boleh ada tindak kekerasan yang berlebihan dalam proses penangkapan pelaku kejahatan.

"Saya sangat jelas katakan tidak boleh melakukan kekerasan eksesif yang berlebihan kepada siapapun termasuk kepada pelaku," ujar Tito.

Saat ini, kondisi di Meranti sudah kondusif. Namun, Tito tetap mengimbau masyarakat tetap tenang dan percaya bahwa penyidikan akan berjalan tanpa ada keberpihakan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com