Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: PTSP, kalau Masih Harus Menunggu Lama untuk Apa?

Kompas.com - 23/08/2016, 15:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM).

Evaluasi tersebut dilakukan melalui rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Presiden mengapresiasi peningkatan investasi tahun 2015 dan 2016 dibandingkan tahun 2014 karena adanya PTSP, yakni 17,8 persen.

Tapi, evaluasi tetap harus dilakukan demi pembenahan PTSP dan kecepatan pelayanan investasi.

"Apapun, PTSP yang ada di BKPM harus kita evaluasi untuk perbaikan-perbaikan dan pembenahan, utamanya kecepatan dalam pelayanan investasi agar lebih baik lagi," ujar Jokowi saat membuka rapat.

Jokowi menyoroti efektivitas PTSP yang sudah berjalan. Ia mengatakan, prinsip PTSP adalah efisiensi.

Oleh sebab itu, jika keberadaan PTSP tidak mampu memangkas prosedur untuk mendapatkan izin investasi, maka hal itu tidak berguna.

"PTSP juga bukan semata-mata loket yang ada di satu lokasi, tetapi kalau masih harus menunggu lama, ya untuk apa?" ujar Jokowi.

"Saya ingin PTSP ini benar-benar satu pintu, benar-benar memberikan pelayanan yang cepat dan terpadu, terintegrasi. Karena apapun, kunci pertumbuhan ekonomi kita ke depan itu investasi," lanjut dia.

Hadir dalam rapat itu, antara lain Kepala BKPM Thomas Lembong, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Kompas TV Jokowi Nonton Konser Slank di Danau Toba

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com