Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Tentukan Cagub DKI, PDI-P Masih Lengkapi "Puzzle" Suara Rakyat

Kompas.com - 21/08/2016, 13:56 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu menegaskan partainya enggan terburu-buru dalam menentukan calon gubernur yang akan diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

PDI-P, kata dia, merupakan partai rakyat yang harus peka dalam mendengarkan suara rakyat.

"Kami punya anak ranting yang mendengar suara masyarakat. Puzzle ini lah yang sedang kami rangkai. Maka kenapa PDI-P sampai detik ini tidak langsung memutuskan," kata Masinton dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2016).

Ia pun mencontohkan saat PDI-P mengusung Joko Widodo ke Pemilu Presiden 2014. Sebelum memutuskan akan memajukan Jokowi, PDI-P memetakan suara rakyat terlebih dahulu baru mencalonkan.

Proses tersebut yang kini sedang menjadi dinamika di internal PDI-P sebelum menentukan calon yang akan diusungnya untuk DKI 1.

"Itulah yang membedakan kami dengan partai lainnya. Tidak lahir dari imajinasi elit," tutur anggota Komisi III DPR itu.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Ahmad Basarah sebelumnya mengatakan bahwa sejauh ini, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri belum memberikan keputusan atau instruksi terkait Pilkada DKI 2017.

Hal itu tidak terlepas dari upaya Megawati untuk menyerap aspirasi politik masyarakat serta dinamika politik yang berkembang. 

"Bu Mega sungguh memperhatikan harapan masyarakat Jakarta untuk mendapatkan pemimpin yang dapat membawa kesejahteraan warga DKI Jakarta dengan senantiasa menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan warga DKI Jakarta," ujarnya. 

Kompas TV Risma Pastikan Tetap Memimpin Surabaya

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com