Menko Polhukam Minta Masyarakat Berhati-hati dalam Memilih Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah agar bisa menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas dan berkompeten.

Oleh karena itu, dia berharap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bisa menjaga jalannya pilkada agar bebas dari kecurangan, manipulasi dan politik uang.

"Bawaslu perlu menjaga pemilu itu bisa berjalan dengan baik, mengurangi kecurangan, mencegah adanya manipulasi, mencegah terjadinya money politic," ujar Wiranto saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/8/2016).

Wiranto menjelaskan, seorang kepala daerah mempunyai tugas berat dalam membangun daerahnya dan sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang sudah ditetapkan.

Dia pun meminta masyarakat berhati-hati saat melakukan pemilihan, sebab apabila calon yang terpilih tidak memiliki kualitas dan kompetensi yang baik, maka seluruh rencana pembangunan nasional tidak akan terwujud.

"Kalau masyarakat salah memilih pemimpin daerah, hasilnya juga tidak bagus. Kalau memilih pemimpin yang tidak berkualitas dan tidak berkompeten sebagai pemimpin, maka program pemerintah pun bisa kandas," ungkapnya.

Sebelumnya, pada Jumat siang (19/8/2016), Wiranto melakukan pertemuan dengan komisioner Bawaslu Nasrullah di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan itu, Kemenko Polhukam dan Bawaslu bersama-sama merancang agar kerawanan pemilu bisa ditekan seminimal mungkin.

Sementara itu, Nasrullah mengatakan bahwa mereka tengah menyiapkan draf peraturan terkait pembentukan sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Menurutnya, peraturan tersebut dibuat untuk memperkuat upaya pencegahan praktik politik uang dalam penyelenggaraan pilkada mendatang.

"Tadi saya melaporkan persoalan kesiapan Sentra Gakkumdu kepada Menko Polhukam. Ada keinginan kuat untuk menyudahi praktik politik uang itu," ujar Nasrrullah seusai pertemuan.

Baca juga: Atasi Praktik Politik Uang, Bawaslu Siapkan Draf Peraturan Sentra Gakkumdu

Nasrullah menjelaskan, sentra Gakkumdu sangat vital dalam wilayah penegakan hukum pidana dan administratif. Sentra Gakkumdu akan didesain satu atap dan diisi oleh tiga institusi, negara yakni Bawaslu, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung.

Ketiga institusi tersebut, kata Nasrullah, akan bekerja secara kolektif kolegial dalam menangani perkara-perkara pidana pemilu.

Oleh sebab itu, Nasrullah berharap dengan adanya sentra Gakkumdu akan semakin menguatkan komitmen pemberantasan praktik politik uang karena telah dilandasi oleh peraturan bersama.

"Kami berharap jangan tanggung-tanggung dalam penegakan hukum terutama politik uang," ungkapnya.

Baca juga:

Nasrullah menuturkan, saat ini draf peraturan sentra Gakkumdu telah rampung. Proses realisasinya tinggal menunggu persetujuan sekaligus masukan dari Kepala Polri dan Jaksa Agung.

"Kami tinggal menunggu saja dari Kapolri dan Jaksa Agung. Kan harus ada penandatanganan bersama," pungkasnya.

Pembentukan sentra Gakkumdu sendiri telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomoe 8 tahun 2015 tentang Pilkada.