Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP Hanura: Mudah-mudahan Ahok-Djarot Segera Dideklarasikan

Kompas.com - 18/08/2016, 10:56 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Hanura Dadang Rusdiana mengaku optimistis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bakal bergabung dengan koalisi partai pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk Pilkada DKI 2017.

Optimisme itu, kata dia, masuk akal jika melihat kedekatan Ahok dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Selain itu, gubernur petahana tersebut bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dianggap masih ideal untuk memimpin di periode mendatang.

"Mudah-mudahan ini segera dideklarasikan," kata Dadang melalui pesan singkat, Kamis (18/8/2016).

Jika PDI-P bergabung, lanjut Dadang, maka dukungan terhadap Ahok akan semakin kuat. Terlebih PDI-P memililiki 28 kursi di DPRD DKI Jakarta. Dominasi kemenangan Ahok pun akan kentara.

Saat ini, tiga partai yag telah resmi menyatakan dukungannya kepada Ahok adalah Partai Nasdem, Partai Hanura dan Partai Golkar.

(Baca: Ahok: Bu Mega secara Pribadi dari Dulu Kan Mau Dukung Saya)

"Tidak apa, lebih kuat berarti bagus untuk stabilitas pemerintahan di Jakarta. Jakarta kan ibu kota, barometer politik," kata Anggota Komisi X DPR itu.

Ahok sebelumnya mengaku telah mendapat restu dari Megawati Soekarnoputri untuk ikut Pilkada DKI Jakarta 2017.

Syaratnya, Ahok kembali berpasangan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

"Bu Mega intinya, ya beliau tetap, saya (maju) dengan Djarot, beliau setuju," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/8/2016) malam.

Ahok mengungkap, hal itu disampaikan Megawati saat melakukan pertemuan tertutup dengannya di Kantor DPP PDI-P. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Djarot dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Sinyalnya kalau (diusung) PDI-P berarti sama Pak Djarot. Beliau bilang kan, 'Kalau Pak Heru kan enggak kenal, mesti mendaftar'. Pak Heru kan tidak mendaftar ke PDI-P," kata Ahok.

Kompas TV Ahok Buka Peluang Berduet Dengan PDI-P
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com