Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arcandra Bicara soal Pemberhentian dan Tudingan Pengkhianat Negara

Kompas.com - 16/08/2016, 07:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Arcandra Tahar harus berhenti dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah 20 hari dilantik. Dia diberhentikan Presiden Joko Widodo karena isu kepemilikan dua kewarganegaraan: Amerika Serikat dan Indonesia.

Beberapa jam usai resmi berhenti, Arcandra melayani wawancara Tribunnews.com.

Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 10 Oktober 1970, itu menyadari namanya menjadi pusat pemberitaan belakangan ini. (Baca: Hanya 20 Hari, Arcandra Tahar Tercatat sebagai Menteri Paling Singkat Menjabat)

Apalagi ada beberapa pihak yang menuding dirinya sebagai pengkhianat negara. Namun, Arcandra berupaya tenang menghadapi semua itu.

“Sudah banyak berita yang bercerita profil saya seorang pengkhianat, berita yang menyebutkan sosok saya tidak jujur," kata Arcandra lewat sambungan telepon, Selasa (16/8/2016) dini hari.

Menurut dia, pemberitaan yang memojokkannya tersebut bergulir begitu saja, tanpa ada klarifikasi kepadanya. "Saya rasa banyak pemberitaan yang tidak melakukan klarifikasi,” ujar Arcandra yang sudah 20 tahun tinggal di Amerika Serikat ini.

Pria yang pernah menjabat sebagai Presiden Petroneering, Houston, Texas, ini tak menyesal kembali ke Indonesia, menjadi menteri lalu diberhentikan.

“Saya tidak menyesalinya, semua sudah ada yang mengatur. Kenapa harus menyesal? Takdir itu sudah ada yang mengatur, sudah ditetapkan,” kata Arcandra.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo akhirnya memberhentikan dengan hormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar, Senin (15/8/2016) malam. (Baca: Jokowi Copot Menteri ESDM Arcandra Tahar)

Pencopotan ini menyusul isu dwi-kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra.

"Menyikapi status kewarganegaraan Menteri ESDM, setelah mendengar dari berbagai sumber, Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Arcandra Tahar dari posisi Menteri ESDM," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Senin malam

Sebagai pengganti, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Plt menteri ESDM.

Kompas TV Jokowi Copot Menteri ESDM Arcandra Tahar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com