Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Pendanaan Terorisme, PPATK Awasi Aliran Dana ke Yayasan

Kompas.com - 11/08/2016, 12:32 WIB

BALI, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengawasi aliran dana ke yayasan atau lembaga amal untuk mencegah pendanaan terorisme.

"Kami buat juga aturan bagaimana agar yang namanya yayasan bisa diawasi sehingga ada regulatornya," kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf di sela pertemuan Penanggulangan Pendanaan Terorisme (CTF) di Nusa Dua Kabupaten Badung, Bali, Kamis (11/8/2016), seperti dikutip Antara.

Yusuf mengatakan, dengan adanya pengawasan terhadap aliran dana ke yayasan atau lembaga amal, maka pergerakan uang bisa diatur dan diaudit.

Selama ini, lanjut dia, belum ada yang mengawasi aliran dana ke yayasan karena sifatnya yang sporadis tidak seperti perbankan dan lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk itu, sesuai dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yusuf menjelaskan bahwa pengawasan diambil alih oleh PPATK apabila belum ada regulator yang berwenang mengawasi.

Pihaknya juga akan memberikan pencerahan kepada pengelola yayasan agar terhindar dari upaya pihak tidak bertanggungjawab menggunakan yayasan amal sebagai media pendanaan terorisme.

"Ada ratusan ribu yayasan, kami khawatir mereka tidak paham," ucapnya.

Pihaknya juga meminta apabila yayasan menerima aliran dana maka perlu ada klarifikasi berupa keterangan asal usul dana tersebut.

Aliran dana ke yayasan atau lembaga amal merupakan salah satu bentuk modus pendanaan terorisme yang digunakan oleh teroris dalam menjalankan aksinya.

PPATK sebelumnya mencium aliran dana dari luar negeri ke sebuah yayasan di Indonesia sebesar Rp 7 miliar dari satu orang dengan cara ditransfer ke rekening di Tanah Air, kemudian dipindahkan ke rekening istri dan mengalir ke yayasan amal untuk selanjutnya ditunaikan.

"Masih dipelajari penegak hukum, apa untuk kejahatan terorisme atau amal," katanya.

Kompas TV 741 Brimob Akan Disebar di 4 Wilayah Poso
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com