Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Pamong Praja Ikut Menentukan Maju atau Mundurnya Daerah

Kompas.com - 08/08/2016, 13:36 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri hendaknya menjadi pelopor perubahan di daerah penempatan mereka.

Menurut dia, calon pamong praja itu menjadi penentu dalam memajukan pembangunan daerah.

"Para pamong praja yang kembali ke daerah mereka punya misi bagaimana seluruh daerah seirama dengan pemerintah pusat untuk memajukan daerah masing-masing," ujar Wiranto di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (8/8/2016).

"Bagaimanapun juga yang menentukan maju mundurnya daerah, ya mereka-mereka ini," lanjut dia.

Dengan adanya pembekalan di IPDN, Wiranto yakin para lulusanmya memiliki semangat untuk mempertahankan dan mengembangkan negara sesuai keinginan masyarakat.

Terlebih lagi, selama menempuh pendidikan, mereka dibekali dengan materi revolusi mental.

Dengan demikian, kata Wiranto, mereka sudah mendapatkan bibit-bibit untuk melakukan reformasi di masing-masing daerah.

"Harapan kami sangat besar pada mereka. Mereka merupakan kader untuk mewujudkan yang namanya revolusi mental itu," kata Wiranto.

Presiden Joko Widodo mengukuhkan 1.921 pamong oraja muda yang terdiri dari lulusan program Diploma IV dan Strata 1.

Pamong praja muda IPDN itu sebelumnya telah diwisuda bersama lulusan Strata 2, lulusan Program Profesi Kepamongprajaan, serta Program Doktor Ilmu Pemerintahan di IPDN pada Minggu (7/8/2016).

Jokowi membebankan harapan bagi lulusan pamong praja muda IPDN agar melakukan reformasi di tempatnya masing-masing.

"Saudara akan menjadi ujung tombak negara untuk memberikan pelayanan publik cepat, responsif dan berkualitas sehingga negara selalu hadir di tengah rakyat," ujar Jokowi, dalam pidatonya di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat.

Jokowi menekankan, para pamong praja muda untuk terus memegang teguh prinsip revolusi mental dalam melayani masyarakat.

Berbekal revolusi mental, maka aparatur sipil negara bisa optimistis dan berani melakukan terobosan di tempatnya bekerja.

Jokowi meyakini, pamong praja muda yang kelak menjadi aparatur sipil itu mampu mengemban tugas negara dengan baik asalkan mau memperbaiki diri dan menginisiasi perubahan mulai dari tempat masing-masing.

"Kuncinya, harus berani melakukan perombakan, berinovasi, dan kreatif. Tidak berorientasi pada prosedur tapi mengedepankan hasil dan karya nyata," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Nasional
Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Nasional
Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Nasional
Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Nasional
Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Nasional
Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Nasional
KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

Nasional
Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Nasional
KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com