Pengamat: Menteri Jokowi Tak Harus Pintar, yang Penting Punya "Back-up" Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Reshuffle Kabinet Jilid II yang dilakukan Presiden Joko Widodo pekan lalu dinilai hanya untuk mengakomodir kepentingan partai politik.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, kentalnya kepentingan parpol ini bisa dilihat dari masuknya sejumlah politisi ke dalam kabinet menggeser kalangan profesional yang sudah bekerja dengan baik.

"Jadi menteri di era Jokowi sekarang tak harus pintar, yang penting punya back-up politik dan loyal ke Presiden," kata Adi dalam diskusi 'Reshuffle Kabinet Jilid II Untuk Siapa' yang digelar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sabtu (6/8/2016).

Adi menilai, kalangan profesional yang dicopot Jokowi dalam reshuffle jilid II lalu sudah bekerja cukup baik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said misalnya, lanjut dia, sudah berani melawan Ketua DPR Setya Novanto yang diduga mencatut nama Jokowi.

Ada pula nama Rizal Ramli yang dicopot dari Menteri Koordinator bidang Maritim. Padahal Rizal juga sudah berani melakukan terobosan seperti menyetop reklamasi di Pantai Utara, Jakarta.

Terakhir, ada pula nama Anies Baswedan yang dinilainya sukses mereformasi sistem pendidikan di Indonesia.

Sementara itu, nama-nama politisi baru yang masuk seperti politisi Golkar Airlangga Hartarto, politisi PAN Asman Abnur, politisi Hanura Wiranto, politisi PKB Eko Putro Sandjoyo Dan politisi Nasdem Enggartiasto Lukito belum tentu akan bekerja sebaik kalangan profesional yan posisinya tergeser.

"Jokowi mengorbankan kalangan profesional untuk mengakomodir kepentingan parpol," ucap Adi.