PDI-Perjuangan Anggap Dukungan Golkar ke Jokowi di 2019 Prematur

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Andreas Pareira menilai, dukungan Golkar terhadap Joko Widodo apabila ingin mencalonkan diri kembali sebagai presiden pada Pemilu 2019, terlalu prematur.

Sebaliknya, ia melihat ada kepentingan elit tertentu di balik pemberian dukungan tersebut. “Saya melihatnya tidak lebih dari konsumsi elit lah, untuk lebih saling mengamankan. Golkar perlu legitimasi pemerintah, sementara Jokowi perlu penguatan di Parlemen. Ada substitusi kepentingan,” ujar Andreas saat diskusi bertajuk ‘Jokowi: Koalisi dan Manuver 2019’ di Jakarta, Jumat (5/8/2016).

(Baca: Dukung Jika Maju di Pilpres 2019, Golkar Ingin Rebut Jokowi dari PDI-P?)

Menurut dia, jika memang ingin mendukung kembali pencalonan Jokowi, sebaiknya Golkar berusaha menyukseskan agenda pemerintah yang telah dijanjikan saat kampanye. Jika 70 persen janji Jokowi di kampanye terealisasi, bukan tidak mungkin mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan terpilih kembali.

Andreas menegaskan, PDI-P akan mendukung pemerintahan sampai tuntas. Sekalipun, jatah PDI-P sebagai parpol utama pengusung dan pendukung Jokowi tidak terlalu besar di Kabinet Kerja.

“Di pemerintah ini kan Presidennya Jokowi, tapi di dalam pemerintah isinya macam-macam. Ibu Mega ingin pemerintah menjadi fokus PDIP,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam penyeleggaraan rapat pimpinan nasional, Golkar kembali menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Sikap itu diambil sebagia tindak lanjut hasil keputusan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar tahun ini.

Imbas dari dukungan yang diberikan, Golkar mendapat jatah kursi di Kabinet Kerja. Airlangga Hartarto, kader Golkar, didapuk sebagia Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin. Penunjukkan Airlangga dilakukan saat reshuffle jilid II lalu.

Bahkan di rapim itu Golkar juga meresmikan dukungannya terhadap Jokowi pada Pilpres 2019. (Baca: Golkar Resmi Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi pada Pilpres 2019)