Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Selidiki Cerita Haris Azhar, Kalla Serahkan ke Polri

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah kalangan meminta pemerintah membentuk tim independen yang menelusuri dan mengusut cerita Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar terkait keterlibatan aparat Polri, TNI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam peredaran narkoba. 

Haris mengaku menyampaikan apa yang diceritakan Freddy Budiman, gembong narkotika yang sudah dieksekusi mati. 

Merespons permintaan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, perlu atau tidaknya pembentukan tim tersebut sebaiknya menunggu hasil penyelidikan yang sedang dilakukan Polri.

“Itu (pembentukan tim independen) kita serahkan saja ke Polri. Karena lembaga yang punya hak dan kewajiban itu polisi,” kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (5/8/2016).

(Baca: Polri Diminta Tak Tindak Lanjuti Laporan terhadap Haris Azhar)

Haris sebelumnya telah dilaporkan Badan Narkotika Nasional, TNI dan Polri ke Bareskrim Polri. Dalam keterangan yang disampaikan, Haris menyebut, jika ada keterlibatan oknum anggita di tiga lembaga itu di balik bisnis haram Freddy. Cerita itu didapat Haris saat bertemu Freddy pada 2014 lalu.

Kalla menambahkan, baik Polri maupun TNI sebenarnya telah memiliki mekanisme internal apabila memperoleh informasi terkait adanya oknum personelnya yang terlibat praktik pidana.

“Di TNI ada PM, di Polri ada propam. Tapi butuh analisa internal,” kata dia.

Lebih jauh, Kalla meminta, agar Haris tak perlu khawatir dengan laporan yang dibuat ketiga instansi itu terhadapnya.

Menurut dia, Haris seharusnya dapat memanfaatkan pelaporan itu untuk mengungkap kebenaran apabila dipanggil untuk dimintai keterangan.

Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo sebelumnya, mengusulkan agar Presiden Joko Widodo segera membentuk tim independen yang terdiri dari unsur Polri, TNI,dan BNN untuk mengusut cerita Freddy Budiman.

Tim tersebut juga harus melibatkan Haris sebagai orang yang pertama kali memberikan petunjuk soal keterlibatan institusi penegak hukum dalam jaringan peredaran narkoba.

Pembentukan tim independen tersebut dimaksudkan agar petunjuk dari Freddy tidak menguap dan hanya berujung pada kriminalisasi Haris Azhar.

"Presiden harus turun tangan dengan membentuk semacam tim independen dengan melibatkan Polri, TNI, BNN dan juga Haris Azhar," kata Benny.

Benny mengatakan, pengakuan Freddy kepada Haris terkait adanya aliran uang hingga Rp 450 milliar kepada BNN dan Rp 90 milliar kepada pejabat tertentu di Polri serta Bea dan Cukai jelas mengindikasikan ada permasalahan serius dalam penegakan hukum di Indonesia.

(Baca: Wapres: Dengan Dilaporkan, Justru Haris Azhar Bisa Jelaskan Secara Detail)

Menurut dia, hal itu yang seharusnya menjadi perhatian utama, bukan pada tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris Azhar.

“Perang terhadap narkoba tampaknya masih sebatas slogan,” ujar Benny. Selain itu, Benny juga berpendapat, Presiden harus menunjukkan keseriusan dengan segera membersihkan aparat yang terlibat dalam bisnis narkoba tersebut.

"Jika aparat yang seharusnya berperang melawan mafia narkoba saja terlibat, bagaimana barang haram itu dapat diberantas,” kata dia.