Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Tutup Kemungkinan Gabung Gerindra Usung Sandiaga Uno

Kompas.com - 30/07/2016, 16:23 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu enggan berkomentar banyak mengenai dukungan Partai Gerindra terhadap Sandiaga Uno sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI jakarta 2017.

Menurut dia, dukungan terhadap calon gubernur adalah kewenangan masing-masing partai politik. Namun, ia juga membuka peluang kemungkinan PDI-P berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Sandiaga.

"Politik itu dinamis. Apa saja mungkin dalam politik. Tidak ada yang tidak mungkin," ujar Masinton di Jakarta, Sabtu (30/7/2016).

Ia menambahkan, komunikasi politik selalu rutin dibangun oleh partai berlambang banteng dengan berbagai pihak, termasuk partai politik lain.

(Baca: Prabowo Pilih Sandiaga Uno sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra)

"PDI-P selalu rutin berkomunikasi bukan hanya kepada parpol-parpol tapi juga berkomunikasi kepada simpul-simpul masyarakat dibawah," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Partai Gerindra sudah memutuskan pilihan calon gubernurnya. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya memilih Wakil Ketua Dewan Pembina Sandiaga Uno sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI 2017.

"Sudah ada, Sandiaga Uno yang jadi cagub," ujar Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik kepada Kompas.com, Jumat (29/7/2016).

(Baca: Dramatisnya Suasana Saat Prabowo Pilih Sandiaga Jadi Cagub DKI)

Taufik mengatakan keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Nasional di Hambalang Bogor. Taufik mengatakan salah satu alasan Sandiaga Uno dipilih adalah karena dia merupakan kader internal.

"Saya kira lebih kepada karena dia kader internal karena kalau soal nilai, kayaknya semua sama ya," ujar Taufik.

Kompas TV Gerindra Pilih Sandiaga sebagai Cagub DKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com