Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Sebut Ahok dan Lima Nama Lain Digodok Jadi Cagub

Kompas.com - 29/07/2016, 18:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya telah mengerucutkan enam nama yang kemungkinan akan diusung di Pilgub DKI 2017.

Dari keenam nama tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masuk ke dalam daftar tersebut.

"Ada enam nama dari hasil pemetaan politik kami, Ahok (Basuki) masuk di dalam daftar tersebut," ujar Hasto saat dihubungi, Jum'at (29/7/2016).

(Baca: Nusron Keberatan jika PDI-P Kuasai Struktur Tim Pemenangan Ahok)

Meski demikian Hasto mengaku PDI-P tetap akan mendalami lebih lanjut keenam nama tersebut.

Dia menyatakan pertimbangan yang lebih dalam dibutuhkan agar nantinya calon yang diusung PDI-P mampu menerapkan ideologi partai.

Saat ditanya kelima nama selain Ahok, Hasto mengatakan masih harus dibicarakan terlebih dahulu di internal partai.

"Nanti pada waktunya akan kami umumkan, sekarang masih ada proses pembicaraan di internal," papar Hasto.

(Baca: Ahok: Saya Bukan "Ngejar" Jabatan, Cuma Mau Kerja)

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memilih maju melalui jalur partai politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Hal itu disampaikan Basuki atau Ahok pada acara halalbihalal bersama relawan "Teman Ahok" di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2016) petang.

"Saya sudah bilang, kami harus menghargai parpol yang sudah mendukung. Ya sudah, kami pakai parpol sajalah, terima kasih," kata Ahok sambil tersenyum.

Kompas TV Ahok Memilih Parpol, Netizen Kecewa
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com