Istana: Soal Dugaan Pelanggaran HAM, Wiranto Sudah Klarifikasi ke Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus bidang Komunikasi Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo mengungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto sudah mengklarifikasi soal tuduhan pelanggaran hak asasi manusia kepada Presiden Joko Widodo. 

Di depan Presiden Jokowi, Wiranto memastikan isu pelanggaran HAM tersebut adalah tudingan yang tidak benar dan tidak berdasar.

"Disampaikan kepada presiden oleh Pak Wiranto bahwa Pak Wiranto tidak ada persoalan terkait dengan HAM. Jadi ini laporan ke presidennya ya, berdasarkan laporan Pak Wiranto," kata staf khusus presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

(Baca: Ini Alasan Wiranto Mau "Turun Gunung" Jadi Menko Polhukam)

Johan mengatakan, sebelum menunjuk seorang sebagai menteri, Presiden pasti mengecek terlebih dahulu rekam jejak calon pembantunya tersebut.

Tak terkecuali ketika memutuskan memilih Wiranto sebagai Menko Polhukam, Presiden juga telah melakukan pengecekan terlebih dahulu.

"Ditanya saja langsung ke Pak Wiranto. Dan dia sudah sampaikan bahwa tidak ada persoalan HAM," ucap Johan.

Begitu Wiranto diumumkan Jokowi sebagai Menko Polhukam pada Rabu (27/7/2016) kemarin, sejumlah pihak langsung mengungkit kembali pelanggaran HAM yang diduga dilakukan mantan Panglima ABRI itu di masa lalu.

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) misalnya, menilai Wiranto tak layak menjadi Menteri lantaran masih tersangkut kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Pelanggaran HAM tersebut misalnya peristiwa penyerangan markas Partai Demokrasi Indonesia pada 27 Juli 1996, Tragedi Trisakti, peristiwa Semanggi I dan II, penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi tahun 1997-1998, serta Biak Berdarah.

Haris mengatakan, nama Wiranto disebut-sebut dalam sebuah laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan oleh Badan Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah mandat Serious Crimes Unit.

(Baca: Jadi Menko Polhukam, Wiranto Nonaktif dari Ketum Hanura)

Laporan itu menyatakan bahwa Wiranto gagal mempertanggungjawabkan posisi sebagai komandan tertinggi dari semua kekuatan tentara dan polisi di Timor Leste untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan gagalnya Wiranto dalam menghukum para pelaku.

Kepada wartawan, Wiranto membantah tuduhan yang menyebut dirinya melanggar HAM. Wiranto meminta agar pihak-pihak yang menuduhnya untuk membuktikan tuduhan tersebut.

"Isu-isu HAM yang mengenai saya, saya harapkan harus jelas saatnya kapan, di mana, apa keterlibatan saya, saya akan jawab satu per satu," ujar Wiranto seusai serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (28/7/2016).