Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Belum Ambil Sikap Terkait Tiga Komisioner Bawaslu Jatim yang Jadi Tersangka

Kompas.com - 25/07/2016, 20:11 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak mengatakan, Bawaslu Pusat belum mengambil sikap terkait kasus tiga komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2015.

Tiga komisioner tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan Pengelolaan Anggaran Bawaslu Jawa Timur yang bersumber dari Dana Hibah APBD 2013.

"Kami belum ambil sikap untuk Bawaslu Jatim. Apapun yg terjadi, fungsi pengawasan pemilu harus berjalan," kata Nelson, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (25/7/2016).

(Baca: Tiga Komisioner Bawaslu Jatim Ditahan, Bawaslu Pusat Minta Penangguhan)

Nelson mengatakan, ada pendampingan yang diberikan kepada komisioner Bawaslu Jatim.

"Ada pendampingan hukum dari kawan-kawan. Kami beri, tetapi kami juga akan bingung apakah akan menggunakan anggaran negara untuk membela mereka atau tidak. Kami berikan bantuan ala kadarnya. Belum beri bantuan secara hukum. Tapi kami koordinasi terus," ujar Nelson.

Terkait penambahan wewenang yang diberikan kepada Bawaslu dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Nelson mengatakan, Bawaslu Pusat berharap tiga komisioner Jawa Timur dapat dibebaskan.

"Kami berharap mereka dibebaskan dan kasus ini segera diselesaikan untuk mengambil langkah pasti," ujar Nelson.

Tiga komisioner Bawaslu Jawa Timur yakni Suryanto, Sri Sugeng Pujiatmiko, dan Adreas Pardede, ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penyimpangan Pengelolaan Anggaran Bawaslu Jawa Timur yang bersumber dari Dana Hibah APBD 2013.

Mereka ditetapkan menjadi tersangka pada Mei 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com