Luhut: Pak Jokowi Itu Salah Jurusan, Seharusnya Dia Masuk Kopassus

MEDAN, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan meminta Pemerintah Provinnsi Sumatera Utara serius dalam melakukan penataan kawasan Danau Toba menuju kawasan wisata bertaraf internasional.

Hal tersebut disampaikan Luhut saat menghadiri penandatanganan kesepakatan Rencana Aksi Penataan Kawasan Danau Toba oleh Gubernur Sumatera Utara dan tujuh bupati dari kabupaten sekitar kawasan Danau Toba, di Medan, Sumatera Utara, Senin (25/7/2016).

Luhut menegaskan, pejabat pemerintah harus tegas dan berani menolak suap dari pihak-pihak yang ingin berinvestasi di Sumatera Utara secara tidak bertanggung jawab.

Dia pun sempat menyebut Presiden Joko Widodo sebagai salah satu sosok pemimpin yang tegas dalam membuat kebijakan pemerintahan.

Jokowi, kata Luhut, berani mengambil langkah cepat, tetapi penuh perhitungan dalam membuat keputusan jika dirasa benar dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Meski banyak orang mengira Presiden kita itu klemar-klemer, tapi dia itu penuh perhitungan, berani, dan tegas. Seperti komandan saya dulu di Kopassus. Saya pernah bilang, 'Pak Jokowi itu salah jurusan, seharusnya dia masuk Kopassus'," ujar Luhut sambil tersenyum lebar.

Luhut berharap pemerintah daerah mampu bersinergi dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembenahan di sektor ekonomi dan pariwisata.

Dia juga mengingatkan para kepala daerah tersebut untuk tidak segan-segan menindak para investor yang tidak taat hukum dengan melakukan pencemaran lingkungan.

Luhut menyoroti persoalan pencemaran limbah dan keramba ikan milik perusahaan swasta yang menghambat kemajuan sektor pariwisata di Danau Toba.

"Limbah sudah mencemari sebagaian area di Danau Toba. Pencemarannya luar biasa dan perlu ada moratorium keramba karena itu juga merusak," kata Luhut.

Selain itu, Luhut mengatakan, ekonomi Indonesia saat ini semakin membaik. Pemerintah akan mulai melakukan banyak pembenahan di sektor pariwisata.

Menurut dia, dalam 10 tahun ke depan, selain dari pajak, Pemerintah juga akan mengandalkan pemasukan negara melalui pariwisata.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan pemerintah daerah jangan berani-berani menerima suap supaya tidak terjadi kecurangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

"Era Presiden Jokowi memberikan keteladanan antikorupsi. Kalian harus menolak kalau ada yang kasih duit supaya tidak terjadi kecurangan. Ekonomi sudah semakin baik. Oleh sebab itu, jangan mudah tergiur dengan uang receh. Jangan sampai investasi merusak lingkungan," tegasnya.