IPT Kasus 1965: Indonesia Bertanggung Jawab atas Beberapa Kejahatan Kemanusiaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim internasional dari International People’s Tribunal tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan Indonesia 1965 menyatakan bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara pasca-peristiwa 1 Oktober 1965.

Pembunuhan massal tersebut dilakukan terhadap anggota PKI dan anggota PNI yang merupakan pembela setia Presiden Soekarno.

Menurut Koordinator Yayasan IPT 1965 Nursyahbani Katjasungkana, kesimpulan itu didasarkan bukti yang dipresentasikan oleh tim prosekutor yang dipimpin oleh ahli hukum hak asasi manusia, Todung Mulya Lubis, dan menjadi kesimpulan akhir setelah sidang IPT bulan November 2015.

"Selain itu, juga dari kesaksian faktual dari para korban, saksi ahli, dan berdasarkan laporan ekstensif yang dikumpulkan oleh lebih dari 40 peneliti baik dari Indonesia maupun luar negeri," ujar Nursyahbani melalui keterangan tertulis, Rabu (20/7/2016).

Hakim Ketua, Zak Jacoob, menyatakan, negara Indonesia bertanggung jawab atas beberapa kejahatan terhadap kemanusiaan melalui rantai komandonya.

Pertama, pembunuhan massal yang diperkirakan menimbulkan ratusan ribu korban.

Kedua, penahanan dalam kondisi tak manusiawi, di mana jumlah korban diperkirakan mencapai sekitar 600.000 orang.

Ketiga, perbudakan orang-orang di kamp tahanan seperti di Pulau Buru.

Selain itu, terdapat juga bentuk penyiksaan, penghilangan paksa, dan kekerasan seksual.

"Ratusan atau ribuan orang direnggut hak kewarganegaraannya. Ini bisa dikategorikan sebagai kekerasan terhadap kemanusiaan," kata Nursyahbani.

Majelis hakim merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia meminta maaf kepada para korban, penyintas, dan keluarga korban.

Pemerintah juga didesak melakukan penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana tuntutan Komnas Perempuan Komnas HAM dalam laporannya.

"Agar kebenaran bisa ditemukan dan impunitas atas kejahatan-kejahatan ini bisa diakhiri," kata dia.