Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPOM Punya Kepala Baru, Menkes Harap Kasus Vaksin Palsu Tak Terulang

Kompas.com - 20/07/2016, 11:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moloek mengucapkan selamat kepada Penny Kusumastuti Lukito yang baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) oleh Presiden Joko Widodo.

Dia berharap, di bawah kepemimpinan Penny, kasus beredarnya vaksin palsu yang baru saja terjadi tak kembali terulang di kemudian hari.

"Karena kita tahu akhir-akhir ini dengan terbongkarnya vaksin palsu peran BPOM itu cukup besar. Mudah-mudahan dengan suasana baru, harapan saya tentu ada perbaikan, ada peningkatan," kata Menkes usai menghadiri pelantikan Kepala BPOM di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

(Baca: Jokowi Akan Tambah Kewenangan BPOM untuk Perkuat Penindakan)

Nila menilai, kinerja BPOM selama ini masih memiliki kekurangan. Menurut dia, masih diperlukan perbaikan di beberapa sektor agar BPOM bisa bekerja secara optimal.

Ia berharap, Penny bisa belajar dari pengalaman yang terjadi selama ini untuk mereformasi BPOM secara menyeluruh.

"Kita bisa melihat mana yang bisa diperbaiki. Kelemahan itu kan selalu ada. Jadi kita selalu belajar dari suatu pengalaman. Seperti vaksin ini lah," tambah Menkes.

Menkes mengaku pihaknya siap bekerjasama dengan BPOM dalam mengawasi beredarnya vaksin dan obat-obatan di rumah sakit dan klinik.

Penny diangkat berdasarkan surat Keppres Nomor 68/TPA/2016 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi BPOM.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengatakan, pelantikan Kepala BPOM ini merupakan langkah awal dari restukturisasi lembaga tersebut. Pramono mengakui, pergantian Kepala BPOM sekaligus rencana penambahan kewenangan BPOM ini adalah imbas dari terungkapnya perkara vaksin palsu oleh penyidik Bareskrim beberapa waktu lalu.

"Persoalan vaksin palsu ini menjadi pemicu pemerintah untuk mellakukan apa yang disebut restrukturisasi," ujar Pramono.

(Baca: Ketua Komisi IX DPR: BPOM Perlu Diperkuat dengan Kewenangan Menindak)

 

Kasus vaksin palsu diungkap Badan Reserse Kriminal Polri lewat serangkaian penangkapan produsen dan distributor. Kini total 23 orang sudah jadi tersangka dalam kasus ini. Tak cuma produsen, distributor dan sales, polisi juga menyeret dokter dan bekas kepala rumah sakit. Bareskrim masih mengembangkan kasus ini untuk mencari keterlibatan sejumlah pihak. 

Kompas TV BPOM: 2 RS Dapatkan Vaksin Secara Ilegal
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com