Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: Mungkin Saja Intelijen Asing Petakan Obyek Vital lewat "Pokemon Go"

Kompas.com - 18/07/2016, 19:22 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu angkat bicara soal permainan yang saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat, "Pokemon Go".

Menurut dia, ada kemungkinan permainan tersebut digunakan oleh intelijen asing untuk memetakan obyek vital di Indonesia. Ryamizard menjelaskan, teknologi intelijen yang ada di dunia saat ini sudah sangat canggih.

Bahkan, kata Ryamizard, banyak negara sudah mampu menugasi intelijennya untuk menyusup ke semua obyek vital menggunakan kecanggihan teknologi, termasuk melalui game.

"Masalahnya saat ini intelijen bisa masuk melalui semua lini, melalui media apa pun. Makanya, kita harus hati-hati. Lewat game Pokemon ini bisa saja (memetakan obyek vital)," ujar Ryamizard saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).

(Baca: BIN Bentuk Tim Kaji Isu Keamanan "Pokemon Go")

Sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) tengah mengkaji isu keamanan dalam permainan Pokemon Go.

Game berbasis augmented reality yang pemainnya bisa mencari Pokemon di dunia nyata ini kerap dipertanyakan dalam hal keamanan. Sebab, game itu meminta akses terhadap lokasi dan kamera sehingga dianggap bisa memata-matai wilayah tertentu. Dugaan tersebut beredar di media sosial.

(Baca: JK Anggap Kekhawatiran soal Pokemon Go Berlebihan)

"Kami masih kaji untung ruginya apa," kata Sutiyoso di Jakarta, Senin (18/7/2016).

Sutiyoso enggan berkomentar soal hasil kajian sementara yang sudah didapatkan oleh BIN. Dia mengaku baru akan mengungkapkan kajian itu apabila sudah ada hasil final.

"Kami kaji secara serius, sudah ada timnya," kata Sutiyoso.

Kompas TV Main Pokemon Go Butuh Kewaspadaan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com