Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Taruna IPDN, JK Ingatkan Pentingnya Disiplin dalam Pemerintahan

Kompas.com - 18/07/2016, 14:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JATINANGOR, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, kedisiplinan merupakan hal penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan.

Kedisiplinan, kata dia, akan membuat sebuah pemerintahan berjalan baik.

Hal itu disampaikan JK saat memberikan kuliah umum di hadapan para calon pamong praja muda lulusan IPDN, Senin (18/7/2016).

JK didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mencontohkan kedisiplinan yang diterapkan pemerintahan Mongolia dan Belanda.

“Malam tadi saya baru pulang dari Mongolia, negeri yang berbatasan antara Asia dan Eropa. Tapi bukan itu yang penting. Negeri yang sekarang penduduknya kurang dari tiga juta itu, delapan abad yang lalu dia hampir menguasai sepertiga dunia ini,” kata Kalla, di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat.

Ia mengatakan, Mongolia menggunakan kekuatan ketika menguasai bangsa lain. Kendati demikian, kekuatan fisik tidak cukup untuk menguasai bangsa lain dalam jangka waktu yang lama.

“Dia menjalankan sistem pemerintahan yang disiplin. Waktu itu kan tidak ada telekomunikasi, hape, atau surat yang cepat,” ujarnya.

Hal yang sama juga terjadi ketika Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad.

Menurut dia, Belanda tentu memiliki sistem yang baik dalam mengatur sistem untuk menguasai Indonesia saat itu.

“Bukan berarti kiita ingin dijajah lagi, tapi syaa ingin katakana dari sisi pemerintahan kenapa bisa berjalan karena semuanya karena sistem. Dengan sistem disiplin dapat menjalankan dan mengelola pemerintahan dengan baik,” ujar Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com