Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Pastikan Finalisasi Badan Siber Nasional Bulan Depan

Kompas.com - 14/07/2016, 12:29 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, proses pembentukan Badan Siber Nasional (BSN) akan selesai pada Agustus 2016.

Hal itu disampaikan Luhut saat menghadiri halal bihalal di Gedung Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Kamis (14/7/2016).

"BSN, segera, lagi kami proses, kami finalisasi Sekarang, saya kira bulan depan (selesai)," ujar Luhut.

Rencana pembentukan BSN dilatarbelakangi banyaknya serangan siber ke Indonesia.

Serangan tersebut sebagian besar karena aktivitas "malware" sebanyak 12.007.808 kasus; serangan akibat adanya celah keamanan sebanyak 24.168 kasus, kebocoran rekam jejak atau "record leakage" 5.970 kasus.

Kemudian, ada juga serangan melalui "password harvesting" atau "phising", yakni sebanyak 1.730 kasus.

Selain itu, serangan akibat kebocoran domain sebanyak 215 kasus.

Dari angka tersebut, menurut ID-SIRTII, laman pemerintah atau beralamat go.id paling banyak diserang peretas.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pembentukan BSN masih menunggu tanggapan dari Luhut.

“Harus tunggu Menko Polhukam (Luhut Binsar Pandjaitan), karena kan dikoordinasikan oleh Beliau,” kata Rudi, di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Jika BSN jadi dibentuk, Rudiantara mengatakan, akan ada tiga sektor yang mendapatkan pengawasan tambahan.

Ketiga sektor itu, yakni sektor keuangan perbankan, energi dan sumber daya mineral, serta keselamatan transportasi udara. Pada prosesnya, pembentukan BSN juga hampir dibatalkan.

Pemerintah sempat memutuskan tugas BSN dialihkan ke lembaga yang sudah ada, yakni Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Nantinya akan ada revitalisasi fungsi, tugas dan kewenangan Lemsaneg.

Lemsaneg juga akan dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menangani kejahatan cyber di dunia maya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com