Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Saksi Kasus Pencucian Uang Sanusi Mangkir, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan

Kompas.com - 13/07/2016, 21:19 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Priharsa Nugraha mengatakan bahwa dua dari enam saksi kasus tindak pidana pencucian uang atas tersangka Mohamad Sanusi, tidak memenuhi panggilan, Rabu (13/7/2016).

Kedua saksi tersebut adalah Sekretaris DPRD DKI Jakarta M. Yuliadi, dan seorang pengacara Adi Kurnia. Priharsa mengatakan, kedua saksi tidak memberikan keterangan apapun kepada penyidik KPK terkait ketidakhadiran hari ini.

"Sampai saat ini penyidik belum mendapat informasi mengenai ketidakhadiran keduanya," kata dia. 

Menurut Priharsa, pemanggilan kepada Yuliadi dan Adi merupakan yang pertama. Atas ketidakhadiran mereka kali ini, KPK akan menjadwalkan ulang pemanggilan. "Iya panggilan pertama. Nanti kami jadwalkan lagi untuk diperiksa," kata dia. 

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam orang saksi guna menelusuri kasus pencucian uang atas tersangka Mohamad Sanusi yang juga sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.

Keenam saksi itu adalah, advokat, Adi Kurnia; Kepala Dinas Tata Air DKI, H Teguh Hendrawan; Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat, Roedito Setiawan; Sekretariat Dewan, M Yuliadi; Pegawai swasta, Tasdikiah; dan sopir dari tersangka Sanusi, Gerry Prasetya.

Priharsa menjelaskan, pemeriksaan terhadap Yuliadi, menyoal profil tersangka M Sanusi. Sementara terhadap saksi lainnya, termasuk Adi, materi pemeriksaan terkait kepemilikan aset-aset dari tersangka.

"Jadi, penyidik lebih ingin menelusuri lebih dalam kepemilikan aset, asal muasalnya, termasuk cara perolehan aset tersebut," kata dia.

Kompas TV Sanusi Buat Konsep Surat Memo untuk Gubernur

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com