Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala TU Komisi III: Penangkapan Putu Sudiartana Tak Terkait Kerja di Komisi III

Kompas.com - 29/06/2016, 11:17 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Sub Tata Usaha Komisi III DPR Novianti mengatakan, penangkapan anggota Komisi III asal Fraksi Demokrat, I Putu Sudiarnata, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terkait urusan kerja di Komisi III.

Hal itu disampaikannya kepada Kompas.com, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/6/2016). (Baca: KPK Tangkap Tangan Anggota DPR)

"Saya dihubungi oleh sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, tetapi saya tidak bisa sebut namanya. Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terjadi pukul 22.00 WIB, Selasa (28/6/2016), dan itu kemungkinan terkait dana transfer daerah. Jadi, tidak ada hubungannya dengan Komisi III," kata Novianti.

Ia membantah rumor yang menyebutkan keterlibatannya. Nama Novi sempat disebut terlibat dalam OTT tersebut. (Baca: Jubir Demokrat Membenarkan Anggota DPR I Putu Sudiartana Ditangkap KPK)

"Kemungkinan nama Novianti yang disebut-sebut itu asisten pribadinya Pak Putu, saya sendiri sebagai pegawai kesekretariatan Komisi III kurang dekat dengan Pak Putu," lanjut dia.

Ruang kerja Putu Sudiartana disegel KPK pasca-operasi tangkap tangan, Selasa (28/6/2016). (Baca: KPK Segel Ruangan I Putu Sudiartana di DPR)

Pantauan Kompas.com, Rabu pagi, ruang kerja Putu nomor 0906 di lantai 9 Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, ditempel kertas segel dan garis batas KPK.

Menurut petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) yang bertugas di lantai 9, kemungkinan ruangan tersebut disegel pada Selasa malam.

Juru Bicara Partai Demokrat Rachlan Nasidik membenarkan Putu Sudiartana ditangkap KPK semalam.

Informasi yang dia terima, Putu ditangkap di rumahnya.

Namun, Rachlan mengaku belum mengetahui detil terkait kasus apa penangkapan tersebut. Pihaknya menunggu penjelasan resmi KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengonfirmasi kabar penangkapan tersebut, tetapi enggan mengungkap detail identitas yang ditangkap maupun kasusnya.

"Betul, nanti tunggu konpers (konferensi pers)," kata Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com