RI Harus Proaktif Implementasikan Patroli Bersama di Perbatasan

JAKARTA. KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR T.B. Hasanuddin menyatakan Pemerintah Indonesia harus proaktif untuk mengimplementasikan perjanjian trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina terkait pengamanan wilayah perairan ketiga negara.

Sebab, hingga kini Komisi I belum menerima laporan perkembangan dari Pemerintah terkait kerja sama pengamanan ketiga negara tersebut.

(Baca: Anggota Komisi I Minta MOU Trilateral Ditindaklanjuti agar Penyanderaan Tidak Terulang Lagi)

"Hasil deklarasi sudah ada kerjasama tapi efektivitasnya kami belum tahu. Memang sudah ada Memorandum of Understanding (MoU), tapi kan MoU itu harus dijabarkan," ujar Hasanuddin saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2016).

Hasanuddin menambahkan, pemerintah masih harus menjabarkan operasional kerja sama tersebut terkait bentuk kerja sama, durasi, dan wilayah mana saja yang harus diintensifkan pengamanannya.

"Sampai saat ini kami belum menerima kabar kalau Pemerintah sudah menjabarkan hal tersebut dalam implementasi kerja sama pengamanan wilayah perairan dengan Malaysia dan Filipina," aku Hasanuddin.

Dia pun mengatakan seharusnya Pemerintah ketiga negara tersebut tidak kalah dengan ulah para perompak. Sebab ketiganya memiliki fasilitas yang lebih memadai dibandingkan para perompak.

"Yang namanya manusia pasti ada batasnya. Mereka punya kapal cepat, tapi kita kan punya fasilitas radar punya senjata lebih lengkap, harusnya enggak boleh kala sama perompak," kata Hasanuddin.

Dia pun menyatakan, bisa saja Pemerintah Indonesia secara aktif menyisir pulau-pulau kecil di Filipina yang diduga menjadi sarang para perompak. Itu agar menimbulkan efek kejut bagi para perompak.

(Baca: TNI AL Gali Informasi Penyanderaan WNI dari Enam ABK yang Dibebaskan)

"Tapi ya pengamanan pulau itu butuh izin Filipina, kita nggak bisa langsung, makanya Menteri Luar Negeri juga harus proaktif menyuarakan implementasi perjanjian trilateral di Yogyakarta kepada Pemerintah Filipina, agar segera terlaksana dengan efektif," ucap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

"Selama ini yang kami dengar ya sekadar patroli bersama saja, belum sampai ke teknis seperti yang saya paparkan tadi," lanjut dia.