Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Diminta Tak Daftar Calon Kepala Daerah Menit-menit Terakhir

Kompas.com - 22/06/2016, 10:22 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz melihat, ada kebiasaan partai politik yang menentukan calon kepala daerah pada menit-menit terakhir.

Hal tersebut, kata dia, terlihat dari pendaftaran pasangan calon dilakukan menjelang waktu penutupan.

Kebiasaan tersebut, menurut dia, dapat berdampak buruk karena parpol kehilangan kesempatan sejak awal mendekatkan pasangan calon dengan para pemilihnya.

"Keputusan partai politik untuk menunda-nunda siapa yang diusungnya akan membingungkan pemilih dan memunculkan keraguan bahwa aspirasinya dapat terakomodasi oleh partai tersebut," kata Masykurudin melalui keterangan tertulis, Rabu (22/6/2016).

Ia menyebutkan, ada beberapa penyebab parpol kerap menentukan pasangan calon pada menit akhir. Misalnya, menunggu surat rekomendasi pengurus pusat, menyiapkan syarat administrasi pencalonan, menyusun naskah visi, misi dan program hingga menyesuaikan konstelasi politik suatu daerah.

Bahkan pada titik tertentu, kata dia, proses pencalonan semata-mata hanya didasarkan pada aspek popularitas dan akhirnya cenderung bersifat transaksional.

Masykurudin mengimbau, agar parpol segera menghilangkan kebiasaan menentukan sikap politik yang terlambat. Parpol juga diminta untuk mengusung calon sejak awal dan membangun kontrak politik yang substansial dengan masyarakat.

"Jangan sampai partai politik hanya menjadi kendaraan dan kemudian ditinggal, disamping kondisi tersebut juga akan memunculkan calon-calon potensial yang akhirnya mengambil jalur perseorangan," tutur Masykurudin.

Kompas TV DPD Golkar DKI Usung Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com