KPK Minta Bantuan Kapolri Hadirkan Empat Ajudan Nurhadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk bisa menghadirkan empat anggota polisi yang merupakan ajudan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

Keempat anggota polisi itu dijadikan saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Kami sudah kirim surat ke Kapolri, akan dikoordinasikan dalam waktu dekat. Saya yakin pasti kepada Kapolri akan menyerahkan empat anggota Polri tersebut," kata Laode di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Keempat polisi tersebut merupakan anggota Brimob yang juga bekerja sebagai ajudan Nurhadi. Keterangan para anggota kepolisian tersebut dibutuhkan karena diduga mengetahui keterlibatan Nurhadi dalam kasus suap PN Jakarta Pusat.

(Baca: Polri Bantah Empat Ajudan Nurhadi Sengaja Dirotasi untuk Hindari Pemeriksaan KPK)

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menginformasikan bahwa empat polisi tersebut dikabarkan sedang bertugas dalam Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah.

Nurhadi diduga terlibat dalam kasus suap perkara hukum yang melibatkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya Nurhadi sudah pernah diperiksa oleh KPK pada 24 Mei, 30 Mei, dan 3 Juni 2016.

(Baca: Sopir hingga Ajudan Nurhadi Pun Menghilang Saat Akan Diperiksa KPK)

KPK sudah mencegah Nurhadi untuk bepergian ke luar negeri dan menggeledah rumahnya di Jalan Hang Lekir pada 21 April 2016 dan menemukan uang total Rp 1,7 miliar yang terdiri dari sejumlah pecahan mata uang asing yang diduga terkait dengan pengurusan sejumlah kasus.

Dalam perkara suap PN Jakpus, KPK menetapkan dua tersangka yaitu panitera/sekretaris PN Jakpus Eddy Nasution dan pegawai PT Arta Pratama Anugerah, Doddy Aryanto Supeno, setelah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap keduanya pada 20 April 2016.