Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ahok Otaknya Encer Cari Jalan Jadi Penguasa, Biasa Pindah Kendaraan"

Kompas.com - 08/06/2016, 12:15 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan, bukan langkah mengejutkan jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok nantinya mengambil jalur parpol sebagai kendaraan untuk maju ke Pilkada DKI 2017.

Jalur parpol, kata Hendri, cenderung memberikan jalan yang lebih lapang untuk berkompetisi. Sementara itu, jika lewat jalur perseorangan, Ahok masih harus melewati verifikasi kartu tanda penduduk (KTP).

"Kalau Ahok sih sudah punya pengalaman tidak konsisten dan pindah partai," ujar Hendri melalui pesan singkat, Rabu (8/6/2016).

"Apalagi hanya janji ke Teman Ahok. Partai sebesar Gerindra dan Golkar saja dia lari," sambung dia.

(Baca: Kata Wasekjen PDI-P, kalau Mau Bertobat, Ahok Bisa Diusung)

Pernyataan tersebut diungkapkannya menyusul mengemukanya wacana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk mengusung Ahok maju pada Pilkada DKI 2017.

Terlepas dari pihak internal PDI-P yang masih terbelah karena belum ada keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Hendri melihat, Ahok cenderung akan memilih maju melalui jalur parpol karena lebih sederhana.

Meski Ahok telah berjanji kepada Teman Ahok untuk maju lewat jalur perseorangan, Hendri menilai, hal tersebut bukan penghalang besar. Sebab, segala langkah Ahok akan didukung oleh Teman Ahok sehingga apa pun kendaraan yang dipilih, yang penting Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Ahok ini otaknya encer cari jalan jadi penguasa. Pindah kendaraan sudah biasa dilakukan sejak dulu, yang penting cepat sampai," ujarnya.

(Baca: Minta Ahok "Balik Kandang", PDI-P Dianggap Tak Mampu Temukan Pesaing)

Jika pada akhirnya PDI-P jadi meminang Ahok, lanjut Hendri, maka partai berlambang banteng tersebut sama kelasnya dengan Partai Nasdem dan Partai Hanura yang hanya mengejar kekuasaan tanpa memperhatikan kekuatan kadernya sendiri.

Padahal, ia melihat, PDI-P memiliki banyak kader potensial untuk dimajukan ke Pilkada DKI. PDI-P pun dinilai hanya mengambil jalan mudah.

"Itulah politik. Ini tidak salah. Hanya, tidak cukup pantas dilakukan oleh partai sekelas PDI-P," tutup Hendri.

Sementara itu, politisi PDI-P, Charles Honoris, mengaku, partainya saat ini telah mengantongi beberapa nama hasil survei internal yang akan diusung pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

(Baca: PDI-P Sudah Kantongi Hasil Survei, Paling Rasional Dukung Ahok-Djarot)

Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com