Putuskan soal Tragedi 1965, Pemerintah Masih Perlu Dengarkan Banyak Pihak

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo mengatakan, pemerintah saat ini masih menampung masukan dari semua pihak terkait hasil Simposium 1965 dan Simposium Anti-PKI yang telah diterima.

"Pemerintah masih dapat masukan banyak dari jaksa agung, Menkumham, Komnas HAM, jadi sumber masukan dalam menyikapi dua simposium itu banyak, tak hanya dari rekomendasi dua simposium saja," kata Agus saat diwawancarai seusai menjalani rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/6/2016).

Agus menganggap wajar jika pemerintah masih mendengar banyak masukan. Dia menilai pemerintah ingin mengambil kebijakan terbaik dalam menyikapi kedua simposium tersebut.

(Baca: Ini Sembilan Rekomendasi dari Simposium Anti-PKI)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, keputusan atas dua rekomendasi simposium akan dibuat secara terbuka dan transparan. Tak hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga dunia internasional.

"Sekarang (rekomendasi) lagi kami kerjakan," ujar dia.

Pemerintah awalnya menggelar Simposium Nasional "Membedah Tragedi 1965" di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).

Dalam kegiatan dua hari tersebut, berbagai pihak diundang, baik dari kalangan akademisi, militer, maupun praktisi, termasuk para pembela HAM.

(Baca: Komnas HAM Bantah Simposium 1965 Bangkitkan Komunisme)

Mereka berbicara dan memberikan perspektif dengan bertumpu pada hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan tragedi 1965.

Belakangan, simposium tandingan digelar dengan tajuk "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain".

Simposium tersebut menghasilkan sembilan rekomendasi yang intinya menolak pemerintah untuk meminta maaf kepada mantan anggota PKI dan meminta PKI menghentikan kegiatannya di Indonesia.