Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agus Widjojo Bantah Fasilitasi Kebangkitan PKI

Kompas.com - 02/06/2016, 13:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo membantah tudingan purnawirawan TNI Mayjen (Purn) Kivlan Zen.

Sebelumnya, Kivlan menuding Agus dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memfasilitasi bangkitnya PKI.

"Enggak betul. Enggak betul sama sekali," ujar Agus, saat ditemui di Gedung Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2016).

Agus enggan merespons terlalu jauh tudingan Kivlan. (Baca: Sebut PKI Bangkit, Kivlan Dianggap "Ngarang" Cerita)

Soal kebangkitan PKI, ia juga tak mau menanggapi karena bukan kewenangan Lemhanas.

"Itu bukan fungsi Lemhanas, kami tidak menangani itu. Silakan ke pemerintah," ujar Agus.

Sementara, tentang simposium bertajuk 'Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI' yang digelar purwanirawan TNI, Agus juga tidak mau berkomentar banyak.

"Saya rasa mereka sudah mengadakannya sendiri. Kami serahkan saja (hasilnya) ke pemerintah," ujar dia.

Kivlan sebelumnya menuding Luhut dan sejumlah pihak turut memfasilitasi kebangkitan kembali PKI, melalui simposium Tragedi 1965.

(Baca: Polri: Kami Tak Bisa Segamblang Kivlan Zen Sebut PKI Bangkit Lagi)

"Ada (yang fasilitasi). Menko Polhukam sama Agus Widjojo," kata Kivlan.

Ia juga menyebutkan bahwa kantor PKI lama yang berada di samping Hotel Acacia, Jalan Matraman, Jakarta, akan kembali berfungsi.

Selain itu, Kivlan juga mengatakan PKI telah membentuk struktur partai mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com