Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Seleksi Guru Lebih Ketat dari Seleksi PNS Lain

Kompas.com - 27/05/2016, 13:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, seleksi guru harus lebih ketat dibandingkan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain. Ini disebabkan beratnya tugas yang dipikul guru, yakni mencerdaskan bangsa.

"Guru itu tugasnya mencerdaskan bangsa, maka guru harus lebih cerdas dari siswa. Oleh karena itu, ujian guru harus lebih ketat dibandingkan lainnya," ujar Kalla dalam seminar yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Wapres menambahkan karena beratnya tugas guru, maka guru honorer tidak bisa langsung diangkat menjadi guru PNS. Guru honorer tetap harus melalui pola seleksi.

"Demi mutu pendidikan, kita tidak bisa langsung angkat guru honorer sebagai PNS. Kalau langsung diangkat, nanti pemda merekrut banyak guru honorer dan kemudian mengangkatnya jadi PNS tanpa memperhatikan mutu," ujarnya.

Wapres juga menambahkan, guru harus terus belajar dan tidak puas dengan ilmu yang dimilikinya.

Permasalahan guru, lanjut dia, bukan terletak pada jumlah guru tapi sistem penyaluran yang tidak merata. Imbasnya guru menumpuk di perkotaan, namun di desa justru kekurangan.

"Kami sedang memikirkan distribusi guru itu bisa lintas provinsi. Sehingga kami bisa lebih mudah menyelesaikan permasalahan guru," tutur Kalla

Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi mengatakan, salah satu jalan keluar dari permasalahan guru yang tidak merata adalah melalui program Guru Garis Depan.

Program tersebut mengirimkan guru-guru terbaik untuk ditempatkan di sejumlah daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. (Idriani/ant)

Kompas TV Menteri Anies Minta Guru Cabul Dipecat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com