Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Pandangan di PKS, Fahri dan Tifatul Tetap Senada soal KMP

Kompas.com - 17/05/2016, 18:13 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski kini dalam posisi berseberangan di internal PKS, namun dua politisi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah dan Tifatul Sembiring, memiliki jawaban yang sama saat ditanya mengenai kelanjutan Koalisi Merah Putih (KMP).

Keberadaan KMP kembali menghangat setelah Partai Golkar secara resmi menyatakan keluar dari koalisi yang menjadi oposisi pemerintah itu, dalam Munaslub Partai Golkar, Senin (16/5/2016).

Tifatul yang lebih dulu ditanya menjawab bahwa oposisi dan koalisi yang permanen itu hampir tak ada keberadaannya.

"Dari dulu saya meyakini tak ada koalisi yang permanen. Dunia saja tidak permanen, begitu pula dengan koalisi," ujar Tifatul saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Jakarta Selasa (17/5/2016).

Ketika ditanya mengenai keberadaan PKS di KMP, Tifatul pun menjawab bahwa koalisi permanen itu hanya bisa terjadi di sistem pemerintahan parlementer.

"Kalau di sistem presidensial seperti di Indonesia sekarang ya sulit untuk membangun koalisi permanen di antara partai politik yang ada," tutur Tifatul.

Namun, Tifatul menolak jika keberadaan KMP disebut setengah hati.

"Tidak setengah-setengah, situ saja yang bilang setengah-setengah. Menurut sebagian orang sih 70 persen-30 persen," ujarnya.

Hal senada pun disampaikan oleh Fahri Hamzah. Dia mengatakan sejak awal istilah KMP itu sudah diperhalus maknanya. Artinya KMP bukan lagi sebuah koalisi permanen yang mutlak keberadaannya.

"Dari awal Pak Ical dan Pak Prabowo juga sudah menghaluskan istilah KMP, KMP itu tempat kongkow-kongkow, tempat diskusi," tutur Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta Selasa (17/5/2016).

Dia menambahkan selama ini pun kerap kali koalisi di Indonesia terbangun tanpa sekat-sekat yang jelas. Sehingga KMP pun juga begitu.

"Yang terpenting adalah kami memandang koalisi ini sebagai silaturahmi politik," ucap Fahri.

Kompas TV Golkar Resmi Keluar dari KMP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com