JK: Presiden Tidak Larang Rangkap Jabatan Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak pernah melarang seseorang untuk merangkap jabatan sebagai ketua partai politik dan fungsional lembaga negara.

Pernyataan JK itu berbeda dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan yang juga politisi Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya tidak pernah mendengar dari beliau (Presiden Jokowi), tapi Zulkifli Hasan yang juga ketua partai (Partai Amanat Nasional) jadi ketua MPR diterima. Jadi saya pikir Presiden tidak pernah menyampaikan itu," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (16/5/2016), seperti dikutip Antara.

JK menjelaskan, hampir 75 persen dari ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar adalah kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota. Dengan demikian, jabatan rangkap dianggap sebagai hal yang biasa saja.

"Bahkan mereka bangga kalau ketua partai punya posisi yang baik karena jadi dihargai dan punya wibawa yang baik," kata mantan Ketua Umum Golkar itu.

(baca: Catut Nama Jokowi, Luhut Dinilai Kurang Etis)

Menurut Wapres, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah profesionalitas dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diamanatkan pada jabatan masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, JK juga menegaskan bahwa dirinya mendukung siapapun yang akan menjadi ketua umum Golkar berikutnya, selama mengikuti proses demokrasi yang baik.

Luhut sebelumnya mengatakan, Presiden Jokowi pada dasarnya akan menerima siapa saja ketua umum Partai Golkaryang terpilih.

Namun Luhut mengatakan, Presiden tidak suka apabila ketua umum Golkar rangkap jabatan.

(baca: Luhut: Presiden Tak Suka Ketum Golkar Rangkap Jabatan)

"Beliau tidak nyaman kalau ada yang rangkap-rangkap jabatan. Karena beliau di kabinet juga enggak mau ada rangkap-rangkap jabatan, walaupun ini bukan member kabinet," kata Luhut di Nusa Dua, Bali, Minggu (15/5/2016).

Syarat kedua bagi Presiden, lanjut Luhut, ketua umum Golkar yang terpilih harus kader yang memang didorong oleh partai beringin tersebut. Khususnya, calon tersebut harus mendapat dukungan dari Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.

Dari delapan ketua umum Partai Golkar, Ade Komarudin, Setya Novanto, Airlangga Hartarto, Mahyudin, dan Aziz Syamsuddin saat ini menjabat sebagai anggota DPR.

(baca: Misbakhun: Luhut Harusnya Jual Nama Sendiri, Bukan Presiden Jokowi)

Sementara satu calon lainnya Syahrul Yasin Limpo menjabat Gubernur Sulawesi Tenggara.

Namun, baru Ade Komarudin yang secara tegas menyatakan tak akan meninggalkan jabatannya sebagai ketua DPR meski terpilih sebagai ketua umum Golkar.

Ade sudah menandatangani perjanjian untuk tidak maju sebagai ketum Golkar saat penunjukannya sebagai ketua DPR .

Namun, Ade berkilah dia tidak membaca isi surat perjanjian itu saat menandatanganinya.