Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahmad Doli Kurnia: Ada Upaya Catut Nama Jokowi untuk "Jualan" Kampanye ke DPD

Kompas.com - 10/05/2016, 10:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengapresiasi pihak Istana yang mengklarifikasi bahwa Presiden Joko Widodo tidak memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar.

Akan tetapi, Doli mengaku heran isu itu bisa berkembang di internal partainya selama satu minggu terakhir.

Isu itu menyebutkan bahwa Presiden mendukung salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto.

Doli menilai, ada upaya pencatutan oleh sejumlah pihak melalui isu tersebut.

"Jadi, ada upaya pencatutan nama Pak Jokowi dan kemudian menjadi bahan 'jualan' kampanye ke DPD-DPD," kata Doli, melalui keterangan tertulis, Selasa (10/5/2016).

Menurut Doli, cara-cara tersebut sangat tidak "gentle" dan tidak fair serta mengganggu proses demokrasi di tubuh partai.

Cara itu juga dinilainya dapat mereduksi visi, misi, dan gagasan yang seharusnya menjadi preferensi para pemegang hak suara.

"Alih-alih punya konsep buat kemajuan Golkar, malah mengedepankan pengaruh uang dan kekuasaan. Hal itu akan berdampak buruk buat pembangunan partai ke depan. Memalukan," ujar anggota Poros Muda Partai Golkar ini.

Sementara itu, terkait Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang mendukung Setya Novanto, Doli tak mempermasalahkannya.

Sebagai kader Golkar, Luhut memang mempunyai kepentingan untuk mendukung salah satu calon.

"Mereka berdua kan punya hubungan spesial, terutama yang paling fenomenal adalah terkait isu 'Papa minta Saham' PT Freeport. Persoalannya kemudian adalah dukungan itu adalah bentuk dukungan sebagai teman biasa atau ada kaitan konspirasi pengamanan urusan bisnis dan kekuasaan, seperti yang mereka sudah tunjukkan sebelumnya," ujar Doli.

Luhut sebelumnya mengakui dirinya memiliki kedekatan dengan bakal calon ketua umum Partai Golkar Setya Novanto.

Namun, Luhut membantah jika pemerintah disebut memberikan dukungan terhadap Setya Novanto.

"Bahwa Novanto baik sama saya, ya iya. Kalau saya suka ke Novanto kan boleh saja, salah? Kan enggak salah," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/5/2016).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menegaskan pemerintah tidak mendukung salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar.

Namun, dia mempersilakan jika kader Golkar di pemerintahan seperti Luhut menyatakan dukungan kepada salah satu calon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com