Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Acara Pengukuhan APKASI, Wapres Kalla Imbau Bupati Majukan Daerahnya

Kompas.com - 05/05/2016, 16:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, bupati adalah pimpinan pemerintah yang paling dekat dengan rakyat dan pelaksana kebijakan pusat dan daerah.

Kemajuan dan kemunduran negara, kata Kalla, merupakan tanggungjawab yang harus diemban para bupati. Hal itu diungkapkannya pada acara pengukuhan Dewan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (5/5/2016).

"Anda terpilih oleh rakyat untuk melakaanakan tugas itu. Tujuan bernegara, melanjutkan pemimpin-pemimpin terdahulu untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur," ujar Kalla, Kamis.

Kalla menambahkan, fondasi utama kemajuan daerah adalah melalui kegiatan-kegiatan yang produktif dengan kreativitas dan inovasi dari daerah. Menurutnya, hasil otonomi ditentukan dari tingkat kesejahteraan daerahnya.

"Yang harus dilaksanakan, bagaimana meningkatkan produktivitas negeri ini yang terdiri dari lebih dari 500 kabupaten kota dan 34 provinsi. Dalam ekonomi, manufaktur, jasa, pertanian," tutur mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Kalla mengatakan, dalam 10 tahun ke depan 60 persen penduduk akan berpindah ke kota jika daerah tak meningkatkan kemakmuran dan kreativitasnya. Kreativitas diperlukan karena lahan tak mungkin bertambah. Lahan yang ada harus dimanfaatkan.

Namun, penambahan lahan berarti membabat hutan yang akan berujung pada kekeringan. Sehingga harus dicari jalan keluarnya. Sedangkan, industri manufaktur juga harus ditingkatkan demi kepentingan investasi.

"Di Jawa kita alihkan dari barat ke timur. Di Sumatera infastrukur jalan pelabuhan. Di timur kita buat pelabuhan," kata dia.

Kalla menyebutkan, kebijakan pusat akan memberi porsi dana sekitar Rp 777 triliun pada daerah. Dalam kurusn waktu lima hingga 10 tahun, porsi dana untuk daerah tersebut naik sekitar 35 persen.

Ia pun meminta agar daerah segera melakukan efisiensi. Kemajuan daerah, kata dia, bukan ditunjukkan dengan kantor dan rumah dinas yang megah namun ditunjukkan dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang berkurang serta naiknya penghasilan daerah.

"Sebagai wakil pemerintah di daerah, harapan kami aman tersebut dapat dijalankan sebaik-baiknya. Ditandai naiknya kesejahteraan daerah," ujar Kalla.

Kompas TV Kisah Cinta Romantis & Sederhana Bupati Batang - Sang Pendamping
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Nasional
Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Nasional
Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Nasional
Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Nasional
Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Nasional
Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Nasional
KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

Nasional
Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Nasional
KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com