Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalau Jadi Ketum Golkar, Setya Novanto Janji Dukung Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 04/05/2016, 18:18 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Setya Novanto mengungkapkan sejumlah janjinya jika terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Hal tersebut diungkapkannya seusai mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar, Rabu (4/5/2016) siang.

Pertama, berusaha membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah.

Novanto mengatakan, partainya akan mendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.

"Supaya stabil, kuat dan berjalan secara aman, damai. Perekonomian semakin baik," kata Novanto, di Jakarta Selatan, Rabu.

Ia memastikan, di bawah kepemimpinannya, Golkar akan mendorong hubungan parlemen dan pemerintah berjalan dengan baik.

"Banyak keputusan-keputusan yang harus diambil berkaitan dengan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan lainnya. Dibutuhkan kerjasama parlemen dan pemerintah," kata Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR itu.

Novanto menambahkan, salah satu cara membesarkan Partai Golkar adalah dengan memperkuat kepercayaan dan wewenang di tingkat daerah, khususnya tingkat satu dan dua.

"Keluhan-keluhan bisa langsung diberikan pada pimpinan daerah," ujar mantan Ketua DPR RI itu.

Terakhir, jika terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Novanto berharap, rekonsiliasi dalam tubuh Partai Golkar tak hanya di pusat namun juga menjalar ke daerah.

"Inilah kekuatan Partai Golkar sehingga kekuatan ini bisa memberikan kontribusi besar demi kepentingan bangsa dan negara serta kesejahteraan rakyat Indonesia," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com