Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MKD Tindak Lanjuti Aduan terhadap Fahri Hamzah

Kompas.com - 26/04/2016, 14:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan akan menindaklanjuti aduan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) terhadap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Fahri dilaporkan dengan sangkaan menggunakan fasilitas media TV internal DPR untuk kegiatan kampanye dirinya sebagai calon ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI).

"Sebagai langkah awal, MKD akan memverifikasi aduan tersebut," kata anggota MKD, Syafii, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Jika tak memenuhi verifikasi, maka laporan tersebut tidak akan dilanjutkan. Namun, jika laporan memenuhi verifikasi, kata dia, maka MKD akan melanjutkannya ke tahap penyelidikan dan persidangan.

MKD akan memanggil sejumlah saksi terkait, seperti pihak kesetjenan, untuk menanyakan kemungkinan adanya perintah dari Fahri Hamzah kepada TV Parlemen untuk meliput kegiatannya.

"Karena ini sudah mau reses, kita targetkan, akan kita mulai pada masa sidang berikutnya," ucap Syafii.

Saat menyampaikan aduannya, AMPB turut menyertakan video TV Parlemen yang meliput kegiatan Fahri Hamzah. (Baca: Fahri Hamzah Kembali Dilaporkan ke MKD)

Liputan TV Parlemen itu ditayangkan sebagai advertorial di TV One pada 20 April 2016 pada pukul 06.50-07.00 WIB.

"Advertorial atau iklan berdurasi 1 menit 59 detik yang diproduksi oleh Humas DPR itu tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kinerja DPR. Sementara itu, biaya produksi dan penayangan iklan tersebut didanai anggaran APBN yang merupakan uang rakyat," kata Ketua Umum AMPB Suwitno seusai menyampaikan laporan ke Sekretariat MKD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2016).

Fahri sebelumnya membantah memerintahkan TV Parlemen untuk meliput kegiatannya sebagai calon ketua Iluni UI.

Namun, dia mengaku menyebarkan agenda kegiatannya itu kepada wartawan. (Baca: Dilaporkan ke MKD, Ini Tanggapan Fahri Hamzah)

Sementara itu, Sekjen DPR Winantuningtiastiti belum bisa dihubungi untuk dimintai tanggapan terkait masalah ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com