Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat Berduka atas Wafat Gubernur Kepri

Kompas.com - 08/04/2016, 20:53 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan duka cita atas wafatnya Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani pada usia 74 tahun, Jumat (8/4/2016) sore di Jakarta.

"Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak M Sani, Gubernur Kepri. Semoga almarhum diterima di sisi Allah sesuai amal dan ibadahnya. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga tabah menerima cobaan ini," kata Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melalui keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat malam. Saat ini, SBY tengah berada di Sidney, Australia.

(Baca Gubernur Kepri Meninggal Dunia Usai Rapat di Istana Negara)

Sekjen Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan menyampaikan bahwa Sani merupakan tokoh yang disegani.

"Kami sangat kehilangan beliau. Beliau disebut masyarakat Kepri sebagai Bapak Pembangunan," kata Hinca yang melayat almarhum di RS Abdi Waluyo.

Malam ini jenazah Sani akan disemayamkan di rumah duka, Jalan Cempedak, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jenazah akan dimakamkan pada Sabtu (9/4/2016) di Taman Makam Pahlawan Tanjung Pinang.

(Baca Jenazah Gubernur Kepri akan Diterbangkan Malam Ini ke Tanjung Pinang)

Sani lahir di Parit Mangkil, Sungai Ungar, Kundur, Karimun, Kepulauan Riau, pada 11 Mei 1942.

Berdasarkan keterangan pers Demokrat, Sani merupakan salah satu tokoh dan kader utama partai tersebut. Birokrat alumni Akademi Pemerintah Dalam Negeri Provinsi Riau itu meniti karier mulai dari staf di kantor Camat Bintan Timur.

Semasa hidup, Sani pernah menjabat Wali Kota Administratif Tanjung Pinang, Bupati Karimun, dan Wakil Gubernur Kepri.

Ia terpilih sebagai Gubernur Kepri periode 2010-2015 dan terpilih kembali saat Pilkada 2015 saat diusung bersama wakilnya, Nurdin Basirun, oleh Partai Demokrat, Nasdem, PPP, PKB, dan Gerindra. Almarhum meninggalkan seorang istri, Aisyah Sani, dan tiga orang anak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com