Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saya Tahu Banyak yang Simpan di Swiss, Singapura

Kompas.com - 08/04/2016, 13:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, bank-bank di seluruh dunia akan membuka data nasabahnya pada 2018. Saat itu, aliran dana nasabah dapat dilihat secara transparan.

Meski, diakui Jokowi, sebelum momen itu datang, sudah muncul sebuah dokumen bertajuk 'Pamana Papers' yang berisi perusahaan-perusahaan di dunia yang didirikan di negara 'tax haven'.

"Simpanan siapapun yang ada di bank seluruh dunia dibuka total, meskipun ini sudah keduluan Panama Papers," ujar Jokowi dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara, Jumat (8/4/2016).

Artinya, cepat atau lambat, siapapun, termasuk warga negara Indonesia yang memiliki perusahaan di luar negeri akan terbuka. (baca: Ditjen Pajak dan KPK Bersiap Usut Nama-nama di Panama Papers)

Akan diketahui pula apakah dana perusahaan itu merupakan hasil dari tindak pidana atau tidak.

Jokowi melanjutkan, sebelum muncul 'Panama 'Papers', pemerintah sudah memiliki data-data warga negara Indonesia yang menyimpan uang di luar negeri. (baca: Teknologi di Balik Pengumpulan Bocoran "Panama Papers")

"Bapak nyimpan di Swiss saya tahu, bapak nyimpan di Singapura saya tau. Saya tahu. Kita harus mempersiapkannya," ujar Jokowi.

Presiden sebelumnya berjanji segera mengumumkan hasil kajian pemerintah terkait informasi nama-nama orang Indonesia dalam dokumen "Panama Papers".

Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah segera melakukan langkah nyata terkait bocornya dokumen "Panama Papers".

Fadli melihat, sejauh ini pemerintah baru mengeluarkan pernyataan-pernyataan normatif. (baca: Fadli Zon Minta Pemerintah Bentuk Tim Khusus Selidiki "Panama Papers")

"Harus ada sikap pemerintah menanggapi Panama Papers ini secara jelas dan konkrit, bukan sekedar pernyataan akan mempelajari. Sebaiknya segera dibentuk tim kerja khusus menanggapi Panama Papers ini," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/4/2016).

Kompas TV Antisipasi Jokowi Berantas Penggelapan Pajak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com