Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Yuddy Ingin "Panic Button" dan SKCK Keliling Diterapkan Nasional

Kompas.com - 04/04/2016, 19:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menginginkan agar ke depannya inovasi pelayanan publik dapat semakin ditingkatkan dan diterapkan secara nasional.

Hal tersebut diungkapkannya dalam acara pelantikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB.

Yuddy berharap, pencapaian deputi sebelumnya, Birawati Sudjono dapat diteruskan oleh deputi yang baru, Diah Natalisha. Salah satunya adalah inovasi Panic Button yang diterapkan Polresta Malang.

Yuddy menginginkan inovasi tersebut ke depannya dapat diterapkan di Polresta lainnya di seluruh Indonesia.

"Sebagai contoh ada panic button di Polresta Malang. Bisa dibayangkan kalau ini direplikasi dan diduplikasi oleh seluruh polres yang ada di Indonesia," ujar Yuddy usai melantik Deputi Bidang Pelayanan Publik di Kantor Kemenpan RB, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2016).

Dengan diterapkannya panic button secara lebih luas, kata Yuddy, maka rakyat dapat merasakan kehadiran cepat negara saat mereka membutuhkan pertolongan dan tengah ketakutan.

"Negara cepat hadir dalam waktu yang sangat cepat," imbuhnya.

Selain panic button, Yuddy juga menginginkan agar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) keliling juga bisa mulai diterapkan secara nasional agar lebih memudahkan masyarakat mendapatkan surat tersebut. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di luar daerah perkotaan.

Mereka pun cukup menunggu SKCK keliling dan tak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membuat SKCK.

Begitu pula dengan puskesmas keliling, sim online, pembayaran pajak online, dan inovasi lainnya yang menurut Yuddy perlu terus dikembangkan untuk memberikan kepuasan menyeluruh di masyarakat terkait pelayanan publik.

"Sesuai komitmen nawa cita yang pertama, yaitu negara hadir memberikan rasa aman, ketentraman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Polisiti Partai Hanura.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com