Muhammadiyah Minta Jokowi Ubah Cap Indonesia Negara Teroris

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pusat Muhammadiyah menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/4/2016). Salah satu topik pembicaraannya adalah tentang pandangan dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara teroris.

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pihaknya meminta Presiden menangani persoalan radikalisme di Indonesia secara komprehensif dan tuntas agar persepsi dunia internasional tersebut berubah perlahan-lahan.

"Sehingga Indonesia tidak dikenal, tidak populer di mata luar negeri seakan-akan negeri tempatnya terorisme. Padahal sesungguhnya potensi yang sebaliknya jauh lebih besar," ujar Haedar usai pertemuan.

"Ini pentingnya penanganan terhadap terorisme harus betul-betul seksama, baik dari sisi hukum hingga pengolahan isu agar kita bisa mengembangkan potensi-potensi kultural yang kita miliki," lanjut dia.

Haedar pun mengapresiasi manuver politik Indonesia melalui pertemuan antarnegara Organisasi Kerjasama Islam (OKI), beberapa waktu yang lalu. Khususnya, soal dukungan kuat terhadap kemerdekaan Palestina.

Haedar melihat aksi Jokowi saat itu mampu melunturkan persepi di dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara teroris.

"Peran yang dimainkan Indonesia soal Timur Tengah justru menjadi contoh bagi negara-negara lain bahwa Islam Indonesia itu bisa menjadi barometer kemajuan Islam moderat, toleran dan membawa kejayaan," ujar dia.

Selain membahas radikalisme, Muhammadiyah juga secara resmi meminta Presiden hadir dalam acara yang digelar PP Muhammadiyah di Yogyakarta, 20 dan 21 Mei 2016 mendatang.

Dalam acara itu, PP Muhammadiyah mengundang tokoh-tokoh inspiratif antara lain, kepala daerah, ketua umum partai, politisi dan lain-lain.

"Insya Allah Presiden tadi sampaikan bersedia hadir untuk membuka acara konvensi nasional Indonesia berkemajuan. Beliau juga akan menandatangani prasasti di sana," ujar Haedar.

Dalam pertemuan itu, PP Muhammadiyah yang hadir yakni Sekretaris Umum Abdul Mukti, Ketua Bidang Pendidikan Muhazir Effendi, Bendahara Umum Suyatno dan Majelis Pendidikan Tinggi Bambang Setiaji.