Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Tak Benar Ibas Jadi Cagub DKI, Ramadhan Pohan Ngaco!

Kompas.com - 01/04/2016, 11:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul membantah partainya mempersiapkan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Dia pun mengaku akan menegur Juru Bicara Partai Demokrat Ramadhan Pohan yang pertama kali mengungkapkan informasi tersebut.

"Tidak benar Ibas akan diusung, yang bilang itu kali ngaco, jangan dibiasakan Ramadhan Pohan sembarang ngomong," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat (1/4/2016).

Jika Ibas memang hendak maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017, lanjut Ruhut, maka Demokrat pasti sudah melakukan persiapan sejak setahun lalu. Ruhut menilai, pernyataan Ramadhan itu justru bisa merugikan Ibas sendiri.

"Ini kan biar kadang-kadang masuk media, tapi jangan begitulah caranya. Aku akan tegur dia," kata anggota Komisi III DPR ini.

Sebelumnya, Ramadhan mengatakan, partainya sudah mempunyai tujuh nama yang disiapkan untuk Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

(Baca juga: Demokrat Siapkan Ibas dan Enam Nama Lain Jadi Cagub DKI)

Tujuh nama ini muncul dari aspirasi kader dan publik. Nama pertama yang disebut oleh Ramadhan adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Putra Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu dinilai muda, populer, dan berpengalaman karena sudah pernah menempati jabatan strategis partai.

Selain itu, Ibas juga sudah dua kali memenangi pemilu legislatif dan terpilih sebagai anggota DPR.

"Kepemimpinannya kuat, tegas, dan terukur. Referensi pembangunan kotanya, Mas Ibas juga punya. Bukan hanya lulusan S-2 di Australia, ia juga kerap mengamati pelayanan publik perkotaan di mancanegara," kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/4/2016).

Selain Ibas, enam nama lain yakni Soekarwo, Sjafrie Sjamsoeddin, Dede Yusuf, Rachlan Nasidik, Nachrowi Ramli, dan Roy Suryo.

 

Kompas TV Demokrat Belum Tentukan Cagub DKI Jakarta

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com