Fadli Zon Usulkan Dana Parpol Rp 5.000 Per Suara

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menginginkan agar setidaknya negara menghargai Rp 5.000 untuk setiap suara yang diterima partai politik.

Pasalnya, saat ini negara hanya menghargai Rp 108 per suara, dan angka itu dinilai terlalu kecil oleh Fadli. Hal tersebut mengakibatkan banyak penyimpangan anggaran yang dilakukan kader parpol karena dana pemasukan pun kurang.

"Sekarang satu suara rakyat Rp 108. Setidaknya seharusnya Rp 5.000 per suara. Jadi, parpol punya napas untuk membiayai parpol. Tidak perlu penyimpangan," ujar Fadli dalam acara diskusi di Kantor MMD Initiative, Matraman, Jakarta Pusat, Rabu (30/3/2016).

Untuk diketahui, negara baru membiayai sebagian kecil kegiatan parpol, terutama dalam bidang pendidikan politik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.  

Namun, jumlah bantuan tersebut dinilai terlalu kecil di tengah sistem pemilu langsung yang sarat dengan perang pembentukan opini.

Akibatnya, terdapat peningkatan besaran bantuan negara, yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ditetapkan senilai Rp 108 per suara dalam pemilu.

Pendapatan partai tak seimbang

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menuturkan, ketentuan tersebut akan mengakibatkan pendapatan partai tak seimbang. Partai besar akan semakin besar, sedangkan partai kecil akan semakin kecil.

"Yang besar seperti PDI-P itu kan satu kepala misalnya Rp 5.000, dikalikan jumlah pemilih sekian juta, sudah berapa? Partai kecil, yang kursinya cuma 10, dapat sedikit. Maka, tidak akan seimbang," kata Mahfud.

Penghitungan tersebut menurut dia harus dirumuskan ulang jika ingin setiap partai politik sehat secara finansial. Hitungan per suara, menurut dia, belum tepat.

"Dibuat saja range, tetapi itu juga susah," imbuh dia.

Oleh karena itu, dia lebih setuju jika setiap partai diberi kesempatan membuka usaha untuk memiliki pemasukan khusus, daripada dibantu oleh negara, tetapi dengan ukuran yang tak jelas.

Dengan kondisi seperti saat ini, ia khawatir, jika setiap partai diberi anggaran besar, mereka nantinya malah akan menarik biaya politik yang semakin besar dari bakal calon kepala daerah.

"Ini karena ada persoalan mental juga. Jadi, masalah kita bukan sekadar hitung-hitungan begitu," tutur Mahfud MD, yang merupakan Ketua Dewan Pembina MMD Initiative.